Rocky Gerung Sorot Rapuhnya Posisi Purbaya di Pemerintah

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti rapuhnya posisi politik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rocky, meskipun Purbaya memegang peran strategis untuk menjalankan program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa MeraH Putih, Perumahan, hingga Seoklah Rakyat, ia tidak memiliki dukungan politik yang cukup untuk menopang kebijakan besar tersebut.

"Tapi emmang akhirnya orang melihat sebetulnya apa dasarnya soal Menteri Keuangan ini jadi public issue di Jakarta. Kita dengar Purbaya menganggap bahwa dia tidak punya backup politik untuk menjalankan misi presiden. Misinya besar betul tuh MBG, koperasi, perumahan, sekolah rakyat," ungkap Rocky, dikutip dari YouTube Hersubeno Point, Selasa (9/6).

Belakangan, Purbaya memang menjadi sorotan publik, salah satunya karena isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan menyasar dirinya pada Senin (8/6/2026). Ia disebut-sebut akan digantikan oleh ekonom senior Chatib Basri, namun kabar tersebut telah dibantah pihak Istana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa isu pergantian Menteri Keuangan tidak benar. Ia menyebut Purbaya sendiri sudah membantah rumor tersebut.

"Nggak ada, saya kita tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan, tidak ada rencana pergantian," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).

Prasetyo menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tengah menghadapi tekanan, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas.

Baca Juga: Purbaya Target Rupiah Berada di Rp16.800-Rp17.500 per Dolar AS pada 2027

"Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah," sebut Prasetyo. 

Sementara itu, pada Senin (8/6), Presiden Prabowo justru melantik empat pejabat baru di lingkungan lembaga non-kementerian serta penasihat khusus di Istana Negara.