Kredit Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan cicilan yang lebih terjangkau.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan keputusan tersebut telah mendapat persetujuan Komite Tapera dan merupakan dari arahan Presiden Prabowo Subianto langsung.
“Komite menyetujui untuk 40 tahun (KPR) bisa dijalankan ya sesuai arahan presiden,” kata Ara usai Rapat Tapera di Kantor Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Selain memperpanjang tenor KPR subsidi, pemerintah juga memastikan suku bunga rumah subsidi tidak mengalami kenaikan meski suku bunga acuan bank Indonesia (BI) naik menjadi 5,75 persen pada Juni 2026.
Ara menegaskan, bunga KPR subsidi rumah tapak tetap sebesar 5 persen. Sementara itu, bunga untuk KPR subsidi rumah susun (rusun) ditetapkan sebesar 6 persen.
“Bunganya tetap 5 persen ya yang tapak, kedua adalah tenornya 40 tahun yang ketiga, rusun 6 persen ya, buat rusun 6 persen ya, rusun subsidi,” tutur Ara.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Juni 2026 telah mencapai 81.600 unit rumah atau sekitar 23,22 persen dari total kuota tahun ini.
“Realisasi hingga hari ini sudah di 81.600 ya, sekitar 23,22 persen. Kemudian sudah akad, itu diangkat 21.000 lebih. Sehingga kalau digabungkan antara yang sudah cair FLPP-nya dengan akad dan tinggal ngajukan pencairan ke kami, 21.000 itu dari 103.000,” ujar Heru.
Meski capaian tersebut masih berada di bawah periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 112.000 unit, Heru menilai selisihnya tidak terlalu besar dan masih menunjukkan tren positif.
Baca Juga: Suku Bunga Naik, Cicilan KPR Melejit? Ini Kata Anak Buah Prabowo
Baca Juga: Kurangi Emisi, Bayar Cicilan KPR dengan Sampah Diperluas ke 15 Kota
Menurutnya, realisasi FLPP pada 2025 mendapat tambahan dari proses carry over tahun sebelumnya. Saat itu, kuota FLPP 2024 hanya mencapai 200.000 unit, sementara permintaan masyarakat melampaui jumlah tersebut sehingga sebagian pencairan baru dibebankan pada tahun berikutnya.
Di sisi lain, BP Tapera juga mulai mendorong pengembangan rusun subsidi melalui skema inden. Tahun ini, lembaga tersebut menargetkan pembiayaan untuk 40.000 unit rusun subsidi.
“Bagian dari targetnya BP Tapera sekitar 40.000 tahun ini, melalui skema rusun inden. Ini masih proses inden, kemudian MBR bisa mulai booking dan melakukan perjanjian jual-beli. Kita harapkan itu bisa segera realisasi,” jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Dwi Aditya Putra