Menkes Budi Kaget! Ada Dokter Spesialis Digaji Rp3 Juta, Ada yang Tembus Rp80 Juta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ketimpangan pendapatan dokter spesialis di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan, perbedaan penghasilan antara dokter tertinggi dan terendah disebut bisa mencapai ribuan kali lipat.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (25/6/2026). Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi.

"Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali, Pak, antara yang paling atas dan paling bawah. Nah, ini yang menurut saya harus ditata," ujar Budi.

Budi mengaku sering menerima laporan mengenai rendahnya penghasilan dokter di sejumlah daerah. Di sisi lain, ada dokter yang memperoleh pendapatan jauh lebih besar.

Ia mencontohkan tunjangan dokter spesialis di Kabupaten Bone yang hanya sebesar Rp3 juta. Sementara dokter spesialis di Mahakam Ulu bisa menerima tunjangan hingga Rp80 juta.

"Saya kasih contoh saja, ya. Ini adalah tunjangan untuk dokter spesialis, Bapak-Ibu, di Kabupaten Bone Rp3 juta, di Mahakam Ulu Rp80 juta," ungkapnya.

Ketimpangan serupa juga terjadi pada dokter gigi. Tunjangan dokter gigi di Cianjur mencapai Rp30 juta per bulan.

Sementara itu, dokter gigi di Indragiri, Riau, hanya menerima tunjangan sekitar Rp1 juta. Perbedaan tersebut dinilai terlalu jauh untuk profesi dengan latar pendidikan yang sama.

"Saya menyadari, bagaimanapun juga teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusan yang sama, melihat kondisi seperti ini pasti akan sedih. Kok teman saya di sana bisa dapat Rp80 juta, saya Rp3 juta," katanya.

Budi juga tidak membantah adanya dokter di Jakarta yang memiliki penghasilan hingga miliaran rupiah. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu ditata secara bertahap.

Baca Juga: Usulan Menkes Pasien TBC Terima MBG Bikin Nangis

Ia mengatakan Kementerian Kesehatan telah mulai memetakan persoalan tersebut. Namun penyelesaiannya membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

"Nah, ketimpangan-ketimpangan ini juga kita amati. Dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang, sayangnya, tidak semuanya menjadi kewenangan Kemenkes," pungkasnya.