Bahlil Ungkap Kontrak Impor Minyak Rusia Sudah Dilakukan Lewat Lemigas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kontrak pengadaan minyak dari Rusia telah dilakukan melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM.

Bahlil mengatakan, proses tersebut masih dalam tahap teknis. Namun, kontrak pengadaan minyak tersebut disebut telah dilakukan.

“Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” ujar Bahlil di energy forum, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Saat ditanya mengenai volume minyak yang akan didatangkan, Bahlil menyebut jumlah tersebut masih dapat berkembang ke depan.

“Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah,” katanya.

Bahlil menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antarpemerintah atau government to government (G2G) antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Nggak ada. Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia. Dan jangan juga kalian tanya tentang apa aja Pak detailnya, waduh,” jelas Bahlil.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan mekanisme pelibatan BLU sektor energi dalam pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG melalui kerja sama antarpemerintah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.

Bahlil mengatakan, pelibatan BLU dilakukan untuk mendukung proses pengadaan energi yang berasal dari kerja sama pemerintah dengan negara lain.

“Hari ini sebentar saya akan komunikasikan. Hari ini saya akan mulai bicara, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor sektor energi yang meliputi crude, BBM, ataupun LPG, apalah semacam-macam itulah, diharapkan agar bisa kita juga dikelola oleh BLU. Dalam hal ini Lemigas,” kata Bahlil.

Baca Juga: Bahlil Bahas Peran Lemigas dalam Skema Impor Energi Rusia

Baca Juga: Pertagas dan LEMIGAS Optimalkan Cisem II untuk Perkuat Pasokan Gas Nasional

Menurut Bahlil, skema tersebut memungkinkan kerja sama energi antarpemerintah dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme bisnis.

“Tujuannya apa? Agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Dan itu bisa G2G. Kalau Presiden katakanlah melakukan kerjasama dengan negara lain terkait dengan crude, itu bisa langsung G2G dan ditindak lanjut lewat G2B lewat negara,” jelasnya.