Safari Politik Jokowi Bikin Heboh: PSI Naik Elektabilitas, Prabowo Dapat Sinyal, Janji Istirahat Terbantahkan

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan sekadar agenda biasa. 

Menurutnya, langkah tersebut memiliki dua tujuan utama yaitu mendongkrak elektabilitas PSI menjelang Pemilu 2029 sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi masih aktif memainkan peran politik.

"Dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak untuk masuk parlemen sedari dini untuk maju. Sekaligus mau kasih tahu berbagai pihak bahwa dia masih bekerja, termasuk kepada Presiden Prabowo lah" kata Feri kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (30/6).

Meski menurutnya safari politik tersebut sah secara hukum, Feri mengkritik sikap Jokowi yang dinilai tidak konsisten dengan ucapannya setelah lengser.

"Katanya mau istirahat tetapi malah kemudian terjun ke dunia politik yang menurut saya seharusnya sudah masuk ke fase berwibawa sebagai guru bangsa," ujarnya.

Feri juga mengingatkan pernyataan Jokowi yang pernah berjanji akan kembali menjadi rakyat biasa. Namun kenyataannya, Jokowi kini aktif sebagai bagian dari mesin politik PSI, partai yang dipimpin oleh anaknya, Kaesang Pangarep.

Baca Juga: Ritual Injak Kepala Kerbau Bikin Geger: PDIP Anggap Lelucon, PSI Anggap Penghinaan

"Dia menyatakan akan istirahat, akan pulang kampung menjadi warga negara biasa, ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu yaitu partai anaknya sendiri," kata Feri.

Menurut Feri, tidak ada aturan yang melarang Jokowi melakukan safari politik. Namun, ia mempertanyakan kepatutan langkah tersebut karena dianggap bertolak belakang dengan janji yang pernah disampaikan Jokowi sendiri.

Sebelumnya, Jokowi memulai safari politik bersama PSI dengan menghadiri agenda di Lampung pada Jumat (26/6/2026). Kehadirannya mengenakan atribut PSI memunculkan beragam tafsir, mulai dari upaya memperkuat mesin partai hingga menjaga pengaruh politik pasca lengser.