PDIP Mendadak Kirim Surat Permohonan ke Kepala BGN, Ada Apa?

Di tengah mencuatnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) mengambil langkah yang cukup mengejutkan.

Partai berlambang banteng itu secara resmi mengirim surat permohonan ke kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader mereka dalam program tersebut.

Langkah ini dilakukan setelah proses hukum dugaan korupsi di Program MBG menyeret sejumlah nama. PDIP menegaskan, permintaan data itu bertujuan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi internal demi memastikan tidak ada kader partai yang memanfaatkan program pemerintah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Surat resmi itu ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun pada 22 Juni 2026 dengan perihal Permohonan Data dan Informasi Terkait Program MBG.

Baca Juga: Nadiem Makarim Mau Dibikin Bangkrut? Dituntut Bayar Rp809 Miliar, Padahal Harta Cuma Segini

Permohonan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi partai yang sebelumnya diterbitkan pada Februari 2026. Saat itu, seluruh kader PDIP yang berada di eksekutif, legislatif, maupun struktural diinstruksikan agar tidak memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial.

Kini, seiring bergulirnya proses hukum atas dugaan korupsi dalam program tersebut, DPP PDIP menilai perlu dilakukan pemeriksaan internal terhadap kemungkinan adanya kader yang memiliki keterkaitan.

"Permohonan ini juga berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader Partai," ungkapnya. 

DPP PDIP pun meminta Kepala Badan Gizi Nasional memberikan data yang dibutuhkan guna mendukung proses klarifikasi tersebut.

"Untuk itu, DPP PDI Perjuangan memohon kiranya Kepala Badan Gizi Nasional dapat memberikan data dan informasi yang dimiliki terkait," tambahnya.

Partai menegaskan bahwa data yang diterima nantinya hanya akan digunakan untuk kepentingan internal organisasi, khususnya dalam penegakan etika dan disiplin kader.

“Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin Partai serta dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga: Siapa Andi Saputra? Satu-satunya Hakim yang Berani Minta Nadiem Makarim Bebas

Dalam surat tersebut, PDIP secara rinci meminta sejumlah jenis data kepada BGN, yakni nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dan diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDI Perjuangan pada tiga pilar, yaitu struktural, legislatif, dan eksekutif.

Kemudian, bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan Program MBG. Selanjutnya, data pendukung lain yang relevan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.