Said Iqbal Bakal Temui Bahlil, Bahas Dua Hal Ini

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakeran dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, berencana menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadaliaz untuk membahas evaluasi skema take or pay PT PLN (Persero) serta implementasi kebijakan harga gas industri sebesar US$13 per MMBTU.

Menurut Said, pembahasan mengenai skema take or pay diperlukan karena menyangkut kontrak pembelian listrik PLN yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian ESDM. Ia berharap terdapat penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan agar lebih menguntungkan bagi perusahaan.

"Kami akan ketemu dengan Menteri Bahlil untuk merevisi isi perjanjian tersebut yang lebih menguntungkan PLN," ujar Said usai bertemu Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Donny Oskaria di Jakarta, Rabu (2/7/2026).

Salah satu usulan yang akan disampaikan ialah penyesuaian mekanisme pembayaran listrik dari pembangkit swasta. Menurut dia, PLN semestinya hanya membayar energi listrik yang benar-benar diserap.

"Yang dibayar ya yang dipakai aja dong," lanjutnya.

Selain itu, Said menilai pembayaran kontrak sebaiknya dilakukan menggunakan mata uang rupiah sehingga tidak menambah beban akibat fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat.

"Masa bayar pakai dolar, ya pakai rupiah saja," ujarnya.

Di samping isu ketenagalistrikan, Said juga akan meminta klarifikasi mengenai cakupan kebijakan harga gas industri sebesar US$13 per MMBTU. Hal itu menyusul munculnya informasi bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku di Jawa Barat.

Padahal, berdasarkan pembahasan di Satgas PHK, harga gas industri tersebut dipahami berlaku secara nasional sebagai upaya meningkatkan daya saing industri padat karya.

"Kalau Satgas PHK menjelaskan seluruh Indonesia," katanya.

Baca Juga: Said Iqbal Minta Skema Take or Pay PLN Direvisi

Baca Juga: Said Iqbal Minta Harga LNG US$13 Berlaku untuk Industri di Seluruh Indonesia

Karena itu, ia akan meminta penjelasan langsung kepada Bahlil apabila terdapat perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

"Kalau nanti ada perbedaan tafsir ya nanti dalam pertemuan dengan Pak Bahlil saya akan menanyakan itu," ujar Said.

Ia menegaskan, usulan penurunan harga gas sejak awal ditujukan untuk mendukung industri di berbagai daerah, khususnya sektor granit, keramik, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) yang banyak menggunakan gas sebagai sumber energi dengan cakupan secara nasional.

"Oh nggak, seluruh Indonesia," tegasnya.