Golkar Ungkap Biang Kepala Daerah Terjerat OTT: Bukan Cuma Soal Integritas, Ada Masalah Sistem Politik

Partai Golkar menilai maraknya kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa hanya dilihat dari sisi integritas pribadi. Menurut Golkar, ada persoalan sistem politik yang ikut menjadi akar masalah, salah satunya mahalnya biaya untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyebut usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar partai politik memperkuat sekolah partai dan pelatihan calon kepala daerah merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, partai memiliki tanggung jawab besar terhadap kader yang akan ditempatkan sebagai pejabat publik.

"Betul, itu yang dikatakan Mendagri itu sepenuhnya benar. Pertama, kita tentu kewajiban partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik," kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Sarmuji, proses kaderisasi tidak boleh berhenti setelah seseorang terpilih menjadi kepala daerah. Partai politik juga harus memastikan kader yang sudah menduduki jabatan publik tetap berjalan sesuai aturan dan memiliki komitmen terhadap pelayanan masyarakat.

"Karena itu, partai berkewajiban untuk melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya," ujarnya.

Namun, Golkar menilai pembenahan kualitas calon kepala daerah saja belum cukup untuk mengatasi persoalan korupsi di tingkat daerah. Sarmuji menyebut ada faktor lain yang selama ini menjadi perhatian bersama, yakni tingginya biaya politik dalam proses pencalonan.

Menurut dia, beban biaya politik yang besar dapat menjadi persoalan serius karena calon kepala daerah harus mengeluarkan sumber daya besar sejak awal sebelum menjabat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan aturan politik ke depan.

"Tetapi, ada faktor yang tidak terhindarkan, yang harus juga dievaluasi, yang selama ini dalam kesadaran kita bersama, dalam akal sehat kita bersama, sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan. Yaitu, mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah," kata Sarmuji.

Ia menilai persoalan tersebut harus dicari jalan keluar melalui pembahasan regulasi, termasuk dalam revisi aturan terkait pemilihan kepala daerah. Menurutnya, solusi yang dibuat harus berdasarkan persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.

"Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya," ujarnya.

Baca Juga: Golkar Santai Kaesang Nyaleg: Semua Partai Bisa Jual Harapan, Kami Punya Bukti

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian juga mendorong partai politik memperkuat sistem kaderisasi melalui sekolah partai sebelum mengusung calon kepala daerah. Tito menilai partai perlu memastikan calon yang maju memiliki kapasitas dan pemahaman pemerintahan yang memadai.

Menurut Tito, penguatan sekolah partai menjadi salah satu cara agar calon kepala daerah yang terpilih mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Ia juga menyebut mekanisme pemilihan kepala daerah masih dapat dievaluasi sesuai kewenangan pembentuk undang-undang.

Dengan adanya dorongan tersebut, persoalan kepala daerah yang terjerat kasus hukum tidak hanya dilihat sebagai kegagalan individu, tetapi juga menjadi evaluasi terhadap sistem rekrutmen politik dan mekanisme demokrasi yang berjalan saat ini.