Dino Patti Djalal: Bagi yang Sayang Gibran, Sebaiknya Lebih Sayang Pada Indonesia

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mempertanyakan sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya belum memberikan penjelasan terbuka terkait gugatan mengenai keabsahan ijazah SMA-nya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dino menilai polemik tersebut bukan sekadar persoalan pribadi Gibran. Menurut dia, status Gibran sebagai Wakil Presiden membuat publik berhak memperoleh kejelasan mengenai kualifikasi dan integritas pejabat yang memegang jabatan publik.

"Bagi saya, logikanya sederhana: Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang?” kata Dino dalam unggahannya di media sosial/

Dino yang menyebut dirinya sebagai ilmuwan politik menilai Gibran semestinya menghadapi polemik tersebut secara terbuka. Klarifikasi, menurut dia, justru dapat menjadi kesempatan bagi Wapres untuk menjelaskan persoalan yang diperdebatkan publik.

Dino juga menyoroti sikap Gibran yang menurutnya lebih banyak mengandalkan pihak lain untuk memberikan pembelaan terkait persoalan ijazah tersebut.

Ia mempertanyakan alasan Gibran tidak tampil langsung menjawab berbagai tudingan dan gugatan yang berkembang.

"Bahkan Wapres Gibran terkesan menghindar dan bersembunyi ketimbang menghadapi serangan-serangan ini, dan mengandalkan pembelaan orang-orang yang sebenarnya juga tidak tahu apa situasi sebenarnya mengenai ijazah SMA-nya,” ujar Dino.

Menurut Dino, persoalan tersebut perlu dilihat dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia menilai seorang pejabat publik tetap memiliki kewajiban memberikan penjelasan ketika kualifikasi dirinya dipersoalkan.

Dino juga membandingkan sikap Gibran dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang, menurut dia, pernah memberikan respons ketika menghadapi tudingan serupa terkait dokumen pendidikannya.

Dino menegaskan bahwa masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui persoalan yang berkaitan dengan kualifikasi seorang pemimpin negara.

Menurut dia, klarifikasi terbuka tidak semestinya dipandang sebagai kelemahan. Sebaliknya, hal itu dapat menjadi cara bagi pejabat publik untuk menunjukkan integritas dan mempertanggungjawabkan posisinya kepada masyarakat.

Ia pun menyampaikan pesan kepada para pendukung Gibran agar tidak hanya melihat persoalan dari sisi kepentingan politik.

"Bagi yang sayang pada Gibran, silakan, tapi Anda sebaiknya lebih sayang pada Indonesia. We expect more from our leaders,” kata Dino.