Kemenkeu dan ESDM Jadi Kementerian Paling Disorot Pelaku Usaha Versi Kadin, Kenapa?

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memetakan 326 usulan kebijakan dari pelaku usaha yang dihimpun melalui forum Strategic Response Meeting (SRM) sejak April 2026. 

Hasil pemetaan menunjukkan isu fiskal menjadi perhatian terbesar dunia usaha, sementara Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi dua kementerian yang paling banyak disorot karena kebijakannya dinilai berdampak langsung terhadap iklim usaha dan investasi.

SRM merupakan forum konsultasi rutin yang dibentuk Kadin untuk menginventarisasi persoalan yang dihadapi dunia usaha dari berbagai sektor. 

Forum ini mempertemukan perusahaan anggota, asosiasi usaha, serta pimpinan Kadin untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, menyusun prioritas kebijakan, dan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, mengatakan keberadaan SRM menjadi penting mengingat Kadin merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai wadah tunggal dunia usaha. 

Karena itu, setiap rekomendasi yang dihasilkan forum tersebut merupakan akumulasi aspirasi perusahaan maupun asosiasi dari berbagai sektor industri.

"Di dalam Strategic Response Meeting ini sejak bulan April yang lalu kita sudah mengumpulkan 326 usulan kebijakan terkait ekonomi Indonesia," kata Widi dalam acara Mining Nation Revolution yang diselenggarakan HIPMI di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Dari ratusan masukan tersebut, Kadin melakukan klasifikasi berdasarkan kelompok kebijakan. Hasilnya, isu fiskal menjadi perhatian paling dominan dengan porsi 34% atau sebanyak 111 isu. 

Posisi berikutnya ditempati program pengembangan kapasitas sebesar 22%, disusul persoalan operasional, regulasi, serta kelembagaan dan infrastruktur.

Selanjutnya, Kadin memetakan kementerian dan lembaga yang paling sering muncul dalam berbagai usulan tersebut melalui metode heat map. Hasilnya menunjukkan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi dua institusi pemerintah yang paling banyak mendapat perhatian pelaku usaha.

"Dua kementerian yang disoroti besar terkait kebijakan yang berdampak kepada sektor-sektor ini adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM," ujarnya.

Menurut Widi, tingginya sorotan terhadap Kementerian ESDM tidak terlepas dari banyaknya keluhan mengenai kepastian regulasi di sektor energi dan pertambangan. Salah satu isu yang paling sering muncul dalam SRM adalah kepastian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), baik terkait jadwal penerbitan, besaran kuota produksi, maupun masa berlaku izin.

Ia mengatakan kepastian RKAB bahkan masuk dalam tiga besar isu yang paling banyak disampaikan anggota Kadin karena menjadi dasar perencanaan produksi, investasi, hingga pembiayaan perusahaan.

"Dari 326 usulan ini kita bisa lihat 10 besar tema kebijakannya. Salah satu yang paling sering muncul adalah kepastian RKAB, baik jadwal, kuota maupun durasinya. Kepastian-kepastian ini menjadi kegalauan dan menjadi masukan. Kita sudah menerima begitu banyak usulan kebijakan dan ini kita suarakan kepada pemerintah," katanya.

Kadin menilai hasil pembahasan SRM juga terbukti mencerminkan kondisi yang berkembang di lapangan. Salah satu contohnya terlihat saat pemerintah memangkas target produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 260 juta ton dari realisasi sebelumnya sekitar 379 juta ton.

Menurut Widi, jauh sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pelaku usaha dalam forum SRM telah memperkirakan adanya dampak terhadap ekspor nasional.

"Di SRM Kadin dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM kita itu sudah memproyeksikan lost in action-nya itu 3,5 sampai dengan 5 juta ekspor nikel yang akan hilang atau 0,3 sampai 0,5% penurunannya. Nah, ini ternyata terjadi," ujarnya.

Ia mengatakan kesesuaian antara hasil diskusi SRM dengan perkembangan di lapangan memperlihatkan bahwa forum tersebut mampu menangkap persoalan riil yang dihadapi pelaku usaha.

"Strategic Response Meeting di Kadin ternyata memang relevan. Karena yang kita temukan di dalam diskusi dengan para pemimpin usaha di lapangan itu ketemu dengan keputusan-keputusan kebijakan," katanya.

Selain menjadi wadah penyusunan rekomendasi, SRM juga menjadi dasar Kadin dalam merumuskan posisi organisasi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Salah satu sikap yang ditegaskan Kadin adalah perlunya pemerintah menjalankan fungsi sebagai enabler atau fasilitator pertumbuhan dunia usaha, bukan sebagai pelaku yang bersaing dengan sektor swasta.

"Kadin melihat bahwa peran negara itu merupakan enabler, bukan merupakan pesaing dari sektor swasta. Ini positioning Kadin yang kita suarakan dan merupakan isu penting bagi Kadin dalam satu tahun terakhir ini," tegas Widi.

Dalam pandangan Kadin, pembagian peran antarlembaga pemerintah perlu diperjelas agar ekosistem investasi lebih sehat. Kementerian ESDM, misalnya, diharapkan tetap fokus sebagai regulator yang mengatur tata kelola sektor pertambangan, termasuk RKAB, kuota produksi, dan penerimaan negara. 

Baca Juga: Ganti Kepala BPMA, Bahlil Minta Lifting Migas Aceh Ditingkatkan

Baca Juga: Pemerintah Ambil Alih KCIC dari Danantara, Purbaya Pastikan Tak Bebani APBN

Sementara Kementerian Investasi/BKPM berperan sebagai fasilitator investasi, Danantara menjadi platform pembiayaan, sedangkan BUMN dan pelaku usaha swasta membangun kemitraan dalam pengembangan industri.

Di luar persoalan regulasi, Kadin juga melihat hilirisasi mineral telah menjadi contoh keberhasilan transformasi industri berbasis sumber daya alam. Namun, organisasi tersebut menilai agenda peningkatan nilai tambah tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter. 

Pemerintah juga didorong menciptakan kepastian regulasi agar investasi dapat bergerak ke sektor antara (missing middle), seperti pengolahan mineral menjadi material battery grade, yang dinilai masih menyimpan peluang investasi besar.