Loyalis Jokowi: Enggak Bisa Ngomong Pemerintahan Antikorupsi Kalau Membiarkan Praktik Korupsi...

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyampaikan pesan keras mengenai komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memberantas korupsi, ia menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dengan memastikan praktik korupsi tidak dibiarkan terjadi di lingkungan elite pemerintahan.

Budi Arie menegaskan, predikat sebagai pemerintahan antikorupsi tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau slogan politik. Menurut dia, konsistensi antara apa yang disampaikan pemerintah dan tindakan di lapangan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Denny Indrayana: Dalam Sejarah Republik Indonesia, Baru Sekali Ini Ada Presiden Punya...

"Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan," kata Budi Arie, dikutip Senin (24/8/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan oleh Budi Arie yang dikenal sebagai salah satu loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua Umum Projo. Alih-alih sekadar memberikan dukungan tanpa catatan, ia justru menekankan pentingnya pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi melalui langkah konkret.

Budi Arie mengatakan pihaknya mendukung langkah presiden dalam memberantas praktik korupsi. Dukungan tersebut, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan agenda antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Bagi Budi Arie, persoalan utama bukan hanya bagaimana pemerintah menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi kepada publik. Yang jauh lebih penting adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar tercermin dalam kebijakan dan tindakan.

Sebab, ketika terdapat kesenjangan antara pernyataan pemerintah dengan realitas yang terjadi di sekitar pusat kekuasaan, kepercayaan publik terhadap agenda antikorupsi berpotensi terganggu. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik-praktik korupsi, termasuk apabila praktik tersebut berada di lingkungan elite pemerintahan.

Pernyataan Budi Arie juga menyoroti persoalan konsistensi sebagai bagian penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Pemerintah, menurutnya, harus menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi berlaku secara nyata dan tidak berhenti pada kelompok atau lapisan tertentu.

Komitmen tersebut menjadi semakin penting karena pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

Jika pemerintah ingin mempertahankan citra sebagai pemerintahan yang serius melawan korupsi, maka setiap dugaan atau praktik korupsi di sekitar lingkaran kekuasaan perlu mendapatkan perhatian. Tidak boleh ada kesan bahwa kedekatan dengan elite membuat suatu praktik luput dari pengawasan.

Baca Juga: Pakar: Dalam Kasus Ijazah Palsu Itu, Itu Adalah Kepentingan Pribadi Pak Jokowi di Atas Negara...

Budi Arie menilai pemerintahan juga harus mampu menjaga fokus pada program-program yang telah dirancang untuk menjawab persoalan masyarakat. Ruang pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dinilai dapat membantu pemerintah menjalankan agenda tersebut secara lebih efektif.