Keracunan MBG Tembus 50 Ribu Korban, DPR Desak BGN Ubah Sistem Dapur Jadi...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan setelah angka kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaannya mencapai puluhan ribu korban. Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai kondisi tersebut sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan yang muncul sesekali, melainkan sinyal adanya masalah dalam sistem penyediaan makanan MBG.

Karena itu, Charles meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan fundamental, terutama terhadap mekanisme penyediaan makanan. Ia mendorong sistem dapur tersentralisasi yang selama ini digunakan mulai dialihkan menjadi school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. 

Baca Juga: Pantas Tak Boleh Distop? MBG dan Kopdes Dinilai Jadi Modal Prabowo Menuju 2029

“Hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” kata Charles, dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (4/9/2026).

Menurut Charles, perubahan sistem diperlukan karena jarak waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi menjadi salah satu titik yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan pangan. Dapur berbasis sekolah dinilai dapat memangkas waktu tersebut karena makanan bisa diproduksi lebih dekat dengan lokasi siswa.

Risiko kontaminasi bakteri, kata Charles, dapat meningkat ketika makanan terlalu lama dibiarkan dalam kondisi suhu ruang. Ia menyebut hal tersebut telah dibahas bersama sejumlah ahli keamanan pangan dan ahli gizi.

Baca Juga: Kematian Sutrimo Dikaitkan dengan Kasus Cuci Uang, Febrie Adriansyah Bilang Begini

“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” ujarnya.

BGN sendiri, lanjut Charles, telah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Dengan batas waktu tersebut, pengendalian suhu makanan menjadi bagian penting untuk mencegah bakteri berkembang dan mengurangi potensi gangguan keamanan pangan.

Tak hanya soal keamanan makanan, usulan dapur berbasis sekolah juga dinilai Charles bisa membawa efek lain bagi perekonomian di sekitar sekolah. Kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari pasar lokal, peternak, hingga pemasok yang berada di wilayah sekitar sekolah.

Namun, perubahan sistem tersebut juga akan menyentuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah lebih dulu beroperasi. Untuk itu, Charles mengusulkan agar pemerintah memberikan ganti rugi apabila dapur-dapur yang sudah berjalan nantinya dialihkan ke sistem dapur sekolah.

“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan,” tuturnya.