Kalimantan Mengering, Risiko Bisnis Batu Bara Mulai Menghantui Industri Energi

Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan mulai memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan bisnis batu bara dan sektor energi berbasis fosil. Fenomena iklim ekstrem yang berdampak pada menyusutnya debit sejumlah sungai besar dinilai dapat meningkatkan risiko operasional, ekonomi, hingga pembiayaan industri batu bara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan perubahan iklim yang semakin intensif dapat memberikan tekanan terhadap industri batu bara, termasuk risiko terhadap aset infrastruktur energi yang bergantung pada rantai pasok batu bara.

Mengacu studi Toxic 20, CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dari pemanfaatan batu bara pada pembangkit listrik mencapai Rp1.813 triliun. Risiko tersebut berpotensi meningkat seiring membesarnya biaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan penurunan fungsi ekosistem.

"Kerugian ekonomi dari batu bara itu nyata adanya. Risiko ini ke depan juga dapat berdampak terhadap aset infrastruktur batu bara seperti pembangkit listrik dan rantai pasoknya,” ujar Bhima.

Sebelumnya, kondisi kekeringan dilaporkan berdampak pada sejumlah sungai besar di Kalimantan, termasuk Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Kedua sungai tersebut memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan distribusi komoditas di wilayah Kalimantan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengatakan tekanan terhadap lingkungan di Kalimantan semakin terlihat akibat tingginya aktivitas ekstraksi sumber daya alam.

Menurut dia, sekitar 60% dari 15,3 juta hektare wilayah Kalimantan Tengah berada dalam penguasaan konsesi, termasuk sektor pertambangan batu bara. Kondisi tersebut dinilai memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan.

“Rangkaian bencana ekologis yang terjadi saat ini seharusnya menjadi evaluasi besar bagi pemerintah,” kata Janang.

Selain risiko operasional, sektor keuangan juga mulai mendapat sorotan. Laporan BersihkanBankmu mencatat pembiayaan perbankan domestik kepada perusahaan batu bara sepanjang 2021-2024 mencapai US$7,2 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$5,6 miliar berasal dari sejumlah bank besar nasional. Menurut BersihkanBankmu, pembiayaan tersebut berpotensi menghadapi risiko apabila transisi energi semakin cepat dan aset batu bara kehilangan nilai ekonominya.

Bhima menilai industri energi perlu mengantisipasi perubahan arah investasi global yang semakin mengutamakan keberlanjutan dan rendah karbon.

“Tanpa percepatan pemensiunan PLTU batu bara dan penghentian pembiayaan batu bara, risiko ekonomi akibat krisis iklim akan terus meningkat,” tegas Bhima.

Baca Juga: Sungai Surut, Tongkang Batu Bara di Kaltim Tak Bisa Jalan

Baca Juga: BEC Groundbreaking Proyek Metanol Batu Bara Rp41,5 T di Kutim

Sementara itu, Koordinator Outreach and Advocacy CERAH, Dzatmiati Sari, mendorong pemerintah memperkuat kebijakan energi nasional agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap batu bara.

Ia menilai revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) perlu memiliki arah yang lebih jelas dalam mendorong energi rendah karbon.

“Pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas dengan target waktu tegas untuk melepas ketergantungan pada batu bara,” ujar Dzatmiati.

Kondisi di Kalimantan menjadi pengingat bahwa industri energi tidak hanya menghadapi tantangan pasokan, tetapi juga risiko bisnis akibat perubahan iklim. Perusahaan energi dan sektor keuangan pun dituntut menyiapkan strategi adaptasi menghadapi perubahan lanskap energi global.