WE Online, Jakarta - Politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai pemerintah tidak perlu ngoyo menggenjot penerimaan negara dari Tax Amnesty. Anggota Komisi I DPR itu mengingatkan pemerintah perlu memperhitungkan secara teliti kas dalam APBN sebelum mengesahkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Effendi menambahkan pemerintah jangan terlalu jor-joran dalam pembelanjaan fiskal yang dinilai nya minim manfaat. Untuk itu, kebijakan dana desa perlu dievaluasi.
"Buat apa kucurkan dana yang begitu besar kedesa hanya jadi konsumsi publik aja. Pembenahan iya tapi jangan kucurkan untuk belanja desa. Saya kira demokrasi cukup lah ke kabupaten. Bahkan kalau perlu propinsi aja," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dia menegaskan belum saatnya desa diberikan kewenangan lebih dalam demokrasi. Sebab, kata dia, kalau demokrasi yang ada di desa sudah tumbuh sejak ratusan tahun lalu melalui tradisi dan kebudayaan.
"Itu akan membahayakan struktur masyarakat desa. Artinya ada pos-pos anggaran yang bisa dihemat. Tapi jangan kita mencari uang atau devisa revenue untuk belanja fiskal kita dengan cara tax amnesty," kata Effendi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo