Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mahfudz Siddiq Resmi Lengser dari Pemimpin Komisi I DPR

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Mahfudz Siddiq resmi menanggalkan jabatanya sebagai pemimpin Komisi I DPR. Ia digantikan oleh Abdul Kharis Almayshari yang juga  berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pelantikan Abdul Kharis Almayshari dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Usai pelantikan, Kharis menegaskan bahwa dirinya akan mengoptimalkan pengawasan di enam Panitia Kerja (Panja) yang sedang berjalan di Komisi I. Selain itu, dirinya juga berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan pertahanan, khususnya di wilayah terdepan NKRI.

"Adanya kasus penculikan terhadap WNI yang terjadi beberapa waktu lalu dan masih maraknya pencurian ikan (Illegal Fishing) merupakan indikasi bahwa pertahanan negara perlu mendapat perhatian khusus," jelas Kharis.

Salah satu cara untuk memperkuat pertahanan tersebut  adalah dengan meningkatkan peran diplomasi parlemen, baik regional maupun Internasional untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Selain dalam hal pengawasan, Kharis juga berkomitmen mempercepat proses legislasi demi memenuhi ekspektasi masyarakat akan kinerja DPR RI.

"Komisi ini punya tanggung jawab legislasi. Itu tetap jadi prioritas. Saat ini sedang berjalan pembahasan RUU Penyiaran, RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) dan Revisi UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) dan saya yakin teman-teman berkomitmen untuk menyelesaikan itu semaksimal mungkin," tambahnya.

Meskipun demikian, Ia tetap membuka diri untuk menerima banyak masukan serta siap untuk membangun kerja sama serta bersinergi dengan seluruh Anggota Komisi I untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Saya mengajak semua rekan-rekan di komisi I untuk terus mengawasi komitmen dan tekad pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara mulai perlindungan WNI hingga penegakan  kedaulatan hukum di laut NKRI," tambahnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: