Kadin Temui Wapres-Menko Bahas Pengembangan Perikanan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan sudah temui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyampaikan usulan untuk perbaikan dan pengembangan dunia usaha sektor kelautan dan perikanan.

"Kadin sudah bertemu dengan Wapres dan Menko Maritim untuk memberi masukan-masukan dalam rangka percepatan industrialisasi perikanan dan terakhir dengan asosiasi-asosiasi terkait di Kadin Indonesia minggu lalu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Rabu (14/9/2016).

Menurut Yugi, hasil dan masukan-masukan yang diberikan kepada Menteri Kelautan Perikanan dan Menko Maritim sehingga diharapkan ada banyak perbaikan-perbaikan peraturan menteri kelautan dan perikanan.

Dia memaparkan, peraturan menteri yang diperbaiki diantaranya termasuk infrastruktur dan pembangkit di Indonesia timur yang sudah sangat mendesak bagi industri pengolahan, mesin pendingin, dan budidaya tambak udang.

Sebelumnya, Kadin juga menyatakan mendukung rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin mengembangkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di luar Jawa agar industri pengolahan perikanan jangan hanya terkonsentrasi di satu wilayah.

"Kadin sangat mendukung sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa.

Selama ini dinilai UPI banyak diarahkan ke pulau Jawa antara lain karena sebagian besar dari kapal penangkap ikan yang beroperasi ternyata berasal dari wilayah Indonesia bagian barat.

Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Andi mengatakan, konsep Ibu Susi sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain itu, ujar dia, hal tersebut dinilai juga akan mengangkat perekonomian kawasan timur yang selama ini sangat tertinggal. "Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI (Kawasan Timur Indonesia), juga efisien dari transportasi dan logistik," ujar Waketum Kadin.

Sedangkan terkait dengan ketersediaan pasokan listrik, Andi berpendapat bahwa permasalahan ketersediaan listrik itu dapat dicukup dengan Inpres Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan data KKP, jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen unit pengolahan ikan itu berada di Jawa. (Ant)