Pertamina 'Barter' BBM Malaysia untuk Perbatasan Kalimantan

PT Pertamina (Persero) mengaku telah menandatangani kontrak dengan anak perusahaan minyak asal Malaysia, Petronas, untuk melakukan barter (swap) bahan bakar minyak di perbatasan Kalimantan sebagai bagian kebijakan BBM Satu Harga.

"Kami sudah tanda tangan kontrak dengan anak perusahaan Petronas agar bisa 'swap' (bertukar) BBM. Sudah dapat izin dari masing-masing pemerintah," kata Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang dalam paparan kinerja di Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Bambang menjelaskan, metode "swap" memang hanya berlaku di wilayah perbatasan seperti Kalimantan yang memang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Misalnya Sambas, kalau saya kirim dari Pontianak pasti mahal (ongkosnya), begitu juga Krayan. Untuk Krayan bisa diambil dari Serawak (Malaysia), dan kita bisa kirim juga ke sana (Serawak). Jadi 'swap' (bertukar). Kalau ini bisa jalan, biaya kami bisa jauh lebih murah," katanya.

Menurut Bambang, pihaknya mencari cara paling efisien dalam melaksanakan penugasan pemerintah dalam program BBM Satu Harga. Hal itu juga termasuk mencari opsi sesuai untuk mencapai wilayah sasaran program tersebut.

"Kalau memungkinkan lewat laut, ya kita lewat laut. Kalau darat bisa ditempuh, kita lewat darat. Pesawat pilihan terakhir dan bisa dialihkan ke wilayah timur," ujarnya.

Bambang menjelaskan, opsi "swap" dapat meningkatkan efisiensi perseroan dalam biaya distribusi.

"Setidaknya kalau ongkos kami Rp30 ribu-Rp35 ribu per liter, dengan 'swap' tinggal Rp10 ribu per liter," katanya.

Ia memastikan harga jual BBM akan sesuai dengan aturan pemerintah. Namun, dari segi biaya, bagi perseroan, harganya akan jauh lebih murah dibandingkan harus mendistribusikan dengan pesawat.

Meski tidak secara rinci wilayah mana yang akan segera merasakan BBM Satu Harga, Bambang mengaku tengah mengumpulkan data-datanya.

Menurut dia, sejumlah wilayah yang pasti segera merasakan BBM Satu Harga adalah daerah terpencil, terluar dan terdepan Indonesia.

"Akhir tahun ini Kalimantan sudah bisa (merasakan BBM Satu Harga), Papua sekitar awal 2017," ujarnya.

Ada pun biaya yang perlu dikeluarkan perseroan untuk program tersebut ditaksir tak lebih dari Rp1 triliun untuk satu tahun ke seluruh Indonesia. (Ant)