LPDB Sasar UKM di Daerah Tertinggal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) menggandeng Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai salah satu strategic partner dalam menyalurkan dana bergulir kepada pelaku para KUKM khususnya yang tinggal di daerah transmigrasi.

Kedua lembaga ini menguatkan kerja sama tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama di Kantor LPDB, Jakarta, Senin (21/11/2016) kemarin. Hadir dalam penandatangan MoU tersebut di antaranya, Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa dan PDTT Roosari Tyas Wardani, Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Titi Wahyuni, Plt Direktur Promosi dan Kemitraan Heryanto.

Kemas mengatakan MoU ini sangat tepat sekali, apalagi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai UKM binaan.

"Mudah-mudahan ke depan bisa jadi strategic partner kami dalam menyalurkan dana bergulir kepada KUKM," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan setelah kerjasama ini LPDB akan memberikan bantuan perkuatan modal bagi pelaku KUKM di daerah tersebut. Asal sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan LPDB akan memberikan bantuan modal kepada pelaku KUKM berdasarkan hasil rekomendasi dari Kemendes dan PDTT.

"Di daerah tertinggal lainnya, kalau ada badan hukum tidak ada masalah. Jadi ada keseriusan untuk bantu KUKM di daerah tertinggal," jelasnya.

Kemas berharap dengan kerjasama ini dapat menggairahkan semangat kerja pelaku KUKM, sehingga ekonomi di daerah bisa tumbuh lebih cepat. Dengan demikian kemiskinan dapat diatasi dan angka pengangguran dapat ditekan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2017.

"Apabila ingin pertahankan pertumbuhan ekonomi maka KUKM inilah yang akan jadi ujung tombak. Bukan konglomerat tapi KUKM inilah akan jadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan," sebutnya.

Sementara itu, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes dan PDTT Roosari Tyas Wardani mengungkapkan, semangat pelaku UKM di daerah transmigrasi sangat besar. Namun belum didukung dengan perkuatan modal. Untuk itu, kerjasama dengan LPDB dianggap sebagai solusi tepat mengatasi kendala yang dihadapi. Apalagi bunga kredit bank sangat tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pelaku UKM.

"Semoga dari kerja sama ini bisa memberikan manfaat untuk peningkatan ekonomi di kawasan transmigrasi," ucapnya.

Total ada 621 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, namun ada 214 kawasan yang perlu perhatian pemerintah karena pengembangan ekonominya melambat. Sedangkan 104 daerah transmigrasi sudah berhasil menjadi daerah kabupaten sendiri, serta dua menjadi ibu kota provinsi yakni Mamuju, Provinsi Sulbar dan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

Roosari bilang, potensi UKM di kawasan transmigrasi sangatlah besar, akan tetapi modal dan sumber daya manusia menjadi kendala. Karena itu selain bantuan modal, juga yang dibutuhkan adalah pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal ini ia mengusulkan kerjasama dengan melibatkan lembaga terkait.

"Kapasitas SDM-nya belum merata maka perlu bagaimana mengambangkan tata kelola khususnya pendanaan harus dipertanggungjawabkan secara baik sehingga perlu ada peningkatan pelatihan," katanya.