Luhut Sebut Peran BPPT Diperbesar untuk Proyek Strategis

Menteri Koordinator Bidang Maritim (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diperbesar dalam setiap penggarapan proyek-proyek strategis Pemerintah.

"Dengan dana pembangunan sangat besar, hampir mencapai Rp4000 triliun, akan banyak melibatkan teknologi dalam pengerjaannya. Peran BPPT yang sudah didirikan Pak Habibie (Presiden RI ke-3 B.J. Habibie-red) harus lebih besar dan lebih baik di sini," kata Luhut usai memberikan arahan pada Rapat Kerja BPPT 2017 di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Tujuan pelibatan BPPT lebih besar dalam proyek-proyek strategis Pemerintah, menurut dia, juga bertujuan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Maka badan yang berperan sebagai intermediasi, "Technology Clearing House", pengkaji, auditor dan pemberi solusi ini harus mampu menghasilkan riset pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 8 hingga 9 lebih banyak.

"BPPT harus bisa berperan lebih. Presiden sudah memberi restu agar BPPT berperan penting pada proyek-proyek pembangunan kita, seperti untuk studi proyek kereta ekspres Jakarta-Surabaya, atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah untuk energi," ujar Luhut.

Ia juga mengaku yakin bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) BPPT bisa berperan dalam proyek-proyek migas seperti asistensi drilling Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, atau di Natuna, Kepulauan Riau. Pengembangan lain seperti untuk teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT), desain kapal selam yang dibangun PT PAL.

"Jadi menurut hemat saya spektrum BPPT ke depan sangat luas. Kita harus manfaatkan putra-putri kita untuk menemukan teknologi-teknologi baru untuk pengembangan Indonesia yang lebih bagus lagi ke depan," ujar dia.

BPPT harus masuk pada pembangunan di sektor penting yang berkontribusi tinggi terhadap Produk Dosmestik Bruto (PDB) seperti industri pengolahan, sumberdaya alam, perdagangan dan konstruksi.

Luhut juga mengusulkan agar anggaran untuk BPPT diperbesar mengingat banyak sekali proyek Pemerintah yang harus dikerjakan beberapa tahun ke depan. "Kalau bisa dikerjakan BPPT kenapa harus pakai konsultan luar, kecuali kalau benar-benar perlu ya kita sewa dari luar tapi harus kerja sama dengan BPPT, universitas, Kementerian Perindustrian dan pelaku pasar," lanjutnya.

Kepala BPPT Untung Priyanto mengatakan siap ikut berperan di setiap rencana pembangunan, dan apa saja yang akan dikerjakan BPPT tergantung pada Kementerian/Lembaga yang akan membutuhkannya.

"Ada beberapa bidang di BPPT yang memang nyambung dengan proyek pembangunan Pemerintah. Sebenarnya kita siap, tapi kalau BPPT kurang sanggup kan bisa pakai ahli lain namun harus bekerja di bawah koordinator BPPT," ujar Unggul.

Jika koordinator tetap dipegang BPPT, menurut dia, maka pengerjaannya akan tetap terarah, dan akan tahu apa pekerjaan yang sudah atau belum dikerjakan. "Karena kalau apa-apa dikerjakan asing maka 'out put' harus beli barang asing". (ant)