Menaker: Isu Tenaga Kerja Sebagai Kunci Ketimpangan

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan isu tenaga kerja di Indonesia harus menjadi kunci mengatasi ketimpangan sosial dan pengangguran di masyarakat.

"Salah satu kontribusi ketimpangan adalah masalah ketenagakerjaan. Namun isu ini masih menjadi isu marginal di Indonesia," kata Hanif dalam peluncuran laporan ketimpangan oleh Oxfam dan INFID di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Dia mencontohkan kementerian tenaga kerja di negara-negara maju selalu masuk dalam kementerian terbesar, misalnya di Jerman.

"Di Indonesia masih paling bawah. Posisi Kemenaker yang dipinggirkan membuat problem ketenagakerjaan menjadi rumit dan berdampak pada ketimpangan," ucap Hanif.

Hanif berpendapat komitmen mengatasi ketimpangan dan pengangguran salah satunya adalah dengan tidak memarginalkan isu ketenagakerjaan.

Hal yang dapat ditempuh untuk mengetengahkan isu ketenagakerjaan adalah dengan pengembangan otoritas Kementerian Ketenagakerjaan.

Hanif menekankan 20 persen alokasi anggaran pendidikan, yang secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp400 triliun belum mampu menyentuh upaya pengembangan pelatihan tenaga kerja.

Sekitar Rp10 triliun yang dialokasikan bagi kementerian dan lembaga kebanyakan dialokasikan ke sekolah tinggi yang dikelola Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Buat saya itu bukan pelatihan kerja. Anggaran untuk Kemenaker sekitar Rp300-400 miliar dan Rp400-500 di Kemenperin," ucap dia.

Dalam laporan Oxfam dan INFID, menyebutkan penyebab ketimpangan di Indonesia sangat kompleks dan berlapis, salah satunya adalah kondisi pasar tenaga kerja di mana sebagian besar tenaga kerja (sepertiga dari pekerja reguler) bekerja untuk pekerjaan berketerampilan rendah dengan upah rendah dan keamanan kerja yang tidak memadai.

Upah murah semakin memperparah masalah ketimpangan sehingga pekerja merasa tidak berdaya untuk mengangkat diri mereka dari jurang kemiskinan.

Oxfam dan INFID merekomendasikan penyusunan peta jalan untuk meningkatkan tingkat upah minimum.

Selain itu, perlu pula menyediakan lebih banyak pelatihan kejuruan yang bermutu melalui alokasi 10 sampai 20 persen dari anggaran pendidikan khusus bagi pelatihan kejuruan. (Ant)