Satgas Investasi Bakal Dirampungkan Bulan Ini

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan Pelaksana Investasi (Investment Task Force) akan terbentuk pada bulan ini atau November 2017 sehingga diharapkan dapat mulai bekerja tahun depan.

"Rencananya, Januari 2018 sudah bertugas. Jadi, sebenarnya bulan ini sudah harus dibentuk, tapi tentunya harus ada SOP dan sebagainya dulu," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di sela acara Indonesia Best Foreign CEO Award 2017 yang digagas Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa malam (31/10/2017).

Dijelaskannya satgas tersebut berupa Satgas Nasional, Satgas Sektor di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), dan Satgas Pemda yang bertujuan untuk mempermudah menyelesai perizinan secara terintegrasi bagi investor.

"Itu kan satgas. Ada satgas nasional yang dipimpin oleh MenKo Perekonomian. Kemudian ada satgas provinsi, ada satgas kabupaten/kota. Tujuannya untuk mengawal dan memantau perizinan-perizinan yang ada di daerah, K/L masing-masing supaya tidak ada lagi hambatan-hambatan perizinan investasi sehingga mmpercepat rilis investasi," jelas Azhar

Nantinya, bila investor mendapatkan hambatan dalam proses perizinan di Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah, satgas inilah yang akan berkoordinasi dengan lembaga tersebut untuk menyelesaikan permasalahan internal yang ada.

"Kalau ada masalah, misalnya di Kementerian X selama ini kan perusahaan yang ke sana hubungi Dirjen masing-masing. Kalau ada satgas nanti satgas itulah yang berkordinasi menyelesaikan permasalahan di internal mereka karena satgas itu kan diketuai sekjen masing-masing. Kalau di daerah diketuai sekdanya," tuturnya.

Ke depan, melalui satgas ini diharapkan pertumbuban investasi di Indonesia menjadi lebih baik dan dapat mencapai target yang diharapkan. "Kan memang semakin lama target investasi semakin tinggi, tahun ini Rp678,8 triliun, tahun depan Rp765 triliun. Mau tidak mau kan harus cari tahu penyebabnya, dari segi pemerintah kan pasti di pelayanan perijinan birokrasinya," tutupnya.