Menkeu: Proyek LRT Harus Bebas Lobi-lobi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan untuk menjaga agar proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dikerjakan sesuai rencana dan tata kelola yang baik sehingga bebas dari korupsi.

Dalam jumpa pers di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (8/12/2017) malam, ia menyebutkan hal itu penting lantaran sejumlah proyek infrastruktur sering dianggap sebagai ranah yang tidak sehat dan rawan dikorupsi.

"Kita berharap BUMN ini bisa menjalankan secara baik sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik. Kita juga menekankan di dalam proses ini adalah tidak ada korupsi, sehingga ini menimbulkan 'image' yang baik terhadap Republik Indonesia dalam menjalankan proyek infrastruktur yang selama ini sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat," katanya pula.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatan yang sama, mengatakan proses yang transparan akan terus dikedepankan dalam proyek tersebut. Ia berharap, proses yang transparan itu akan dapat dicontoh oleh proyek serupa di daerah lain.

"Kita betul-betul ingin membuka secara transparan prosesnya di sini, termasuk keretanya yang dipakai apa, kita mau pengadaan kereta itu ada 'transfer of technology'. Kita enggak mau hanya beli barang saja enggak jelas," katanya.

Jumpa pers itu juga dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta sejumlah perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek.

Rini menyambut baik proyek yang menggabungkan pembiayaan komersial dengan anggaran negara serta jaminan pemerintah dalam proyek tersebut karena membuat perusahaan lebih efisien.

"Biaya proyek ini lebih efisien dan lebih sehat untuk perusahaaan, dalam hal ini KAI dan Adhi Karya," katanya pula.

Menhub Budi Karya berharap format pembiayaan baru yang tidak seluruhnya ditanggung pemerintah itu akan dapat diterapkan di wilayah lain seperti di Sulawesi Selatan, Surabaya, dan Bandung.

"Sekarang BUMN, bukan tidak mungkin ada kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Kami gembira dengan format baru yang digunakan ini," katanya.

Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2017 yang menjadi landasan penyelesaian proyek LRT Jabodebek, PT KAI dan Adhi Karya menjadi mitra proyek senilai Rp29,9 triliun, terdiri dari sarana, prasarana, dan IDC (Interest During Construction).

Pemerintah mendukung proyek tersebut melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor prasarana sebesar Rp1,4 triliun, serta PMN kepada KAI sebesar Rp7,6 triliun sebagai pemegang konsesi, operasi sarana dan prasarana proyek. Adapun sebagai tambahan pembiayaan, akan ada pinjaman perbankan sebesar Rp18,1 triliun.