DPR Tolak Wacana Penghapusan Subsidi Benih

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penghapusan subsidi benih pertanian karena hal itu akan semakin mendorong komersialisasi benih yang menekan petani nusantara.

"Permintaan benih akan tinggi dan pasar bebas diberlakukan (bila penghapusan subsidi benih dilaksanakan)," kata Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Menurut dia, rencana pemerintah menghapuskan subsidi benih padi untuk petani dikhawatirkan akan membuat gairah petani semakin menciut, serta harga benih juga dapat melonjak pesat. Dengan menjadi mahalnya benih padi unggulan, lanjutnya, maka petani juga bisa malas menanam lahannya serta dapat menyusutkan area sawah serta merosotnya pasokan beras.

Selain itu, politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa jika area tanam berkurang maka penyerapan pupuk subsidi juga tidak akan optimal.

"Kita mengharapkan tidak hanya subsidi pupuk saja yang diberikan, melainkan subsidi benih juga harus diberikan sehingga bisa sinkron. Keduanya, pupuk dan benih sangat dibutuhkan petani," ucapnya.

Sebagaimana diwartakan, kalangan pelaku dan industri perbenihan nasional meminta pemerintah untuk mengembalikan kebijakan subsidi benih yang saat ini dihentikan programnya.

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Herman Khaeron di sela perayaan 26 tahun Asbenindo di Jakarta, Selasa (12/12/2017) mengatakan, langkah pemerintah untuk menghapus subsidi benih merupakan kebijakan disinsentif bagi pengembangan benih di Tanah Air sehingga dikhawatirkan mengganggu pembangunan pangan nasional.

"Seharusnya pemerintah memberikan insentif untuk pengembangan benih unggul bukan menerapkan kebijakan disinsentif. Kebijakan ini akan mematikan minat penyedia benih yang akhirnya target-target (produksi) yang ditetapkan akan terganggu," kata mantan wakil ketua Komisi IV DPR RI itu.

Herman yang juga Ketua Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) itu mengatakan, pemerintah seharusnya mempertahankan kebijakan yang sudah bagus, seperti pemberian subsidi benih yang sebelum dicabut mencapai Rp1,3 triliun.

Dia mencontohkan, pada 1984 Indonesia pernah mencapai swasembada beras padahal sebelumnya net importir beras terbesar, hal itu terjadi karena dukungan kebijakan pemerintah dalam perbenihan yakni program Bantuan Langsung Umum (BLU) sehingga memacu pelaku usaha maupun penangkar benih.

"Dengan insentif cukup, maka akan memunculkan usaha-usaha baru di bidang benih," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Untuk itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk mengusulkan dikembalikannya kebijakan subsidi benih.

Herman menyatakan, jika pemerintah tetap menghapus subsidi benih maka kalangan industri maupun pelaku usaha benih akan menjalankan kebijakan komersial untuk pengadaan benih bagi petani.