Harga Melonjak, KPPU Usulkan Pembangunan Pasar Induk Beras Baru

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, mengusulkan pembangunan pasar induk beras baru di sejumlah daerah produsen guna menstabilkan harga. Selama ini, sentra pemasaran beras di Indonesia berpusat di Pasar Induk Beras Cipinang. Padahal, ada beberapa daerah yang dikenal sebagai lumbung beras di Tanah Air. 

 

Menurut Syarkawi, pasar induk baru idealnya memang berlokasi di sentra produsen beras sehingga dapat lebih mudah menjalankan fungsi stock management. "Yang harus diperhatikan pemerintah ya membuat sentral penjualan beras yang baru. Kami mengusulkan adanya pasar induk beras baru di sejumlah provinsi," kata Syarkawi, di Makassar, Kamis, (18/1/2018). 

 

Syarkawi memaparkan paling tidak ada lima sampai enam provinsi produsen beras yang layak dipertimbangkan sebagai sentra pemasaran baru. Di antaranya yakni Sulsel, Jabar, Jateng, Jatim dam Sumut. "Kontribusi daerah-daerah itu cukup besar dari produksi beras nasional. Misalnya Jatim 17 persen, Jabar 15 persen, Sulsel 8 persen dan Sumut 5,5 persen," ulas alumnus Universitas Hasanuddin itu. 

 

"Tujuannya (keberadaan pasar induk beras baru) untuk melihat harga beras, apakah stabil atau tidak. Perlu adanya referensi perbandingan harga yang baru. Selama ini, patokannya kan hanya Pasar Induk Cipinang," terang pria asal Sulsel tersebut. 

 

Disinggung kebijakan impor beras, Syarkawi menuturkan keputusan pemerintah itu tidak perlu lagi dipersoalkan. Toh, pemerintah sudah mengambil keputusan. Yang harus dilakukan ke depan adalah pengawasan ketat penyaluran beras impor. 

 

"Soal impor beras tidak perlu diperdebatkan. Itu sudah menjadi keputusan pemerintah dengan tujuan menambah stok Bulog. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana pengawasan penyaluran beras, jangan sampai ada yang dirugikan, termasuk petani," ulasnya. 

 

Syarkawi menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan penyaluran beras impor untuk menjamin rantai distribusi tidak menimbulkan anti-persaingan usaha di pasaran. Dimintanya pula agar pemerintah melalui Bulog lebih hati-hati menyalurkan beras impor. Jangan sampai, penyaluran beras impor malah memicu kerugian, baik itu konsumen, petani maupun pedagang.