Ketika Facebook Mengakui Kesalahan

CEO Facebook Mark Zuckerberg mengakui perusahaannya membuat kesalahan dalam menangani data milik 50 juta pengguna dan menjanjikan langkah yang lebih ketat untuk membatasi akses pengembang terhadap informasi tersebut.

Jaringan media sosial terbesar dunia itu menghadapi peningkatan pengawasan pemerintah di Eropa dan Amerika Serikat terkait tuduhan bahwa perusahaan konsultan politik berbasis di London yang bekerja untuk tim kampanye Presiden Donald Trump secara tidak layak mengakses informasi pengguna untuk membangun profil pemilih AS yang kemudian digunakan untuk membantu Trump memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Dalam jawaban publik pertama sejak skandal itu mengemuka ke publik, Zuckerberg mengakui Facebook telah melakukan kesalahan. Dia tidak menjelaskan apa kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi, dia mengatakan jejaring sosial itu berencana melakukan penyelidikan terhadap aplikasi di platformnya, membatasi akses pengembang terhadap data, dan memberi anggota alat-alat yang memungkinkan mereka lebih mudah menonaktifkan akses ke data Facebook mereka.

"Saya benar-benar minta maaf hal ini terjadi. Kami punya tanggung jawab mendasar untuk melindungi data orang-orang," katanya kepada CNN.

Dia mengatakan Facebook berkomitmen untuk menghentikan campur tangan dalam pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat pada November serta pemilihan di India dan Brasil. Dia mengklaim terbuka dengan peraturan tambahan pemerintah dan dengan senang hati bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat.

"Saya tidak yakin kita tidak seharusnya diatur. Saya benar-benar berpikir pertanyaannya lebih ke bagaimana regulasi yang tepat ketimbang apakah ini harus diatur atau tidak?" sebutnya.

Indonesia Bereaksi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya akan menyurati Facebook untuk meminta keterangan mengenai penyalahgunaan data pengguna oleh perusahaan analisis data pada pemilu di AS.

"Kami akan coba koordinasikan dengan Facebook sesegera mungkin mengenai hal ini untuk menjadi perhatian Facebook," ujar dia ditemui usai menjadi pembicara di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu kemarin (21/3/2018).

Dia memastikan hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, meskipun secara logika tidak mungkin data pengguna Facebook di Indonesia juga dibobol karena tidak ada kaitan dengan pemilu presiden AS. Ia menyebut skandal penyalahgunaan data pengguna Facebook tersebut merupakan suatu proses politik di negara lain.

Menanggapi kemungkinan hal yang sama terjadi di Tanah Air untuk pilkada pada 2018 dan pemilihan presiden pada 2019, menurut dia, para calon hanya memanfaatkan media sosial untuk berkampanye.

"Kalau untuk kampanye, proses politik di Indonesia faktanya caleg saat pilkada melakukannya di media sosial karena paling cepat. Kalau untuk voting, pemerintah melakukan uji coba baru level desa," ujar dia.