Tanpa Hidografi, Indonesia Akan Hancur

Tanpa Hidografi, Negara Indonesia akan hancur. Hidrografi berbicara mengenai data dan pasti berkaitan dengan angkatan laut, hal ini dilakukan agar mengamankan data kelautan Indonesia untuk kepentingan militer. Di Indonesia, permasalahan hidografi nasional dinaungi oleh lembaga Pushidrosal.

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal), Laksamana Muda TNI, Harjo Susmoro, mengatakan bahwa sesuai visi, Pushidrosal akan terus melaksanakan penguatan lembaga hidrografi nasional.

"Kalau dulu seakan-akan terkonvensional, pekerjaannya hanya membuat peta laut saja, namun kini hidrografi menjadi kunci gerbang perekonomian dan ujung tombak pertahanan laut Indonesia," katanya di kantor Pushidrosal, dalam surat elektronik, Senin (02/4/2018).

Menurutnya, tanpa hidrografi negara Indonesia akan hancur. Menurut survei data BPS, nilai ekspor impor barang di Indonesia per tahunnya mencapai hampir mencapai Rp300 triliun. Kalau seandainya pajak diambil 15%, pemerintah menerima Rp45 triliun melalui laut. Semua kapal yang mengadakan ekspor impor melalui laut dan faktor yang penting dalam pelayaran kapal dengan tujuan ekspor impor tersebut adalah peta laut agar laut bisa dilewati dengan mudah dan aman.

"Jadi laut itu harus dipetakan, kalau tidak nilai asuransi akan meningkat tingi karena akan sering terjadi tabrakan kapal di laut," ungkapnya. 

Semua kapal laut besar yang draft-nya hampir 25 meter kedalamannya sehingga tidak bisa melihat dasar laut dengan mudah. Saat ini, Pushidrosal  sudah melakukan peningkatan eksistensi fungsinya di dunia internasional ynag tadinya hanya sebagai anggota IHO, sejak April tahun 2017 Pushidrosal sudah menjadi anggota dewan IHO.

"Kemudian, saya kembangkan lagi Pushidrosal agar memberikan pengaruh di tingkat regional yang tadinya hanya sebagai members di East Asia Hydrographic Commission (EAHC) yang anggotanya adalah China, Korea, Jepang Kambodia, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filiphina, Thailand dan Singapore," tuturnya. 

Indonesia juga sudah menjadi member di North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) di wilayah Samudera Hindia, anggotanya semua negara yang ada di wilayah Samudra Hindia, dan  terakhir bulan Februari 2018 sudah menjadi member di South West Pasific Hydrographic Commission  (SWPHC) di Pasific Selatan. 

Menurut Harjo apabila sudah menjadi member, Indonesia sudah bisa memberi pengaruh di bidang hidrografi.

"Artinya Indonesia sudah mempunyai pengaruh hidrografi di sana. Silahkan pemerintah mau bersama saya masuk kesana dengan tujuan-tujuan lainnya, misalnya hubungan politik dengan negara-negara kecil di Pasific seperti Solomon, Fanuatu, Tonga, Kiripati, Oak Island, yang terkait dengan masalah Papua merdeka, ini, kan, sangat signifikan," sebut penerima Adhi Makayasa AAL tahun 1987 ini. 

Pushidrosal ditetapkan sebagai lembaga hidrografi nasional dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret 1951 (PP RI No. 23/1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960 tanggal 14 Juli 1960 (Keppres RI No. 164/1960), mengemban fungsi sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia, sekaligus sebagai wakil pemerintah di IHO (International Hydrographic Organization). Sejak zaman Belanda, Hidros sudah ada. Dulu disebut Kantor Hidrografi, didirikan oleh angkatan laut Belanda yang bertugas membuat peta laut Indonesia untik kepentingan mereka. 

Belakangan, aspek sipil mengirim wakilnya untuk jawatan hidrografi sampai Indonesia merdeka dan kemudian diresmikan pada tahun 1951 berubah nama menjadi Jawatan Hidrografi, yang semula dinas pelayaran kemudian digabung berubah, bernaung di bawah angkatan laut. Semua aset dipelayaran diserahkan kepada angkatan laut.