Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dilanjutkan karena pembayaran pembebasan lahan untuk proyek tersebut telah selesai.
Manajer Humas PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), Agus Supriono, menuturkan, pihaknya sedang membuka lahan untuk membuat jalan akses terbatas menuju lokasi utama dari proyek PLTA Batangtoru.
"Hingga kini, kami telah berhasil membuka lahan hingga 40% dari panjang jalan yang kami rencanakan," ujar Agus saat menyampaikan perkembangan dari proyek ini kepada media, di Jakarta, Minggu (10/6/2018).
Menurut dia, PLTA Batangtoru dirancang sebagai PLTA irit lahan merupakan proyek untuk memasok listrik di wilayah Sumatera. Luas lahan yang telah dibebaskan pada kurun waktu 2013-2017 oleh PT NSHE untuk pengerjaan proyek ini adalah sebesar 677 hektare ditambah 12 hektaer untuk 85 titik tapak menara transmisi.
"Seluruh proses hukum yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran lahan tahap pertama telah selesai dilakukan seluruhnya. Perusahaan telah membayar minimum 4 kali lebih besar dari harga yang tertera di NJOP," ungkap Kuasa Hukum PT NSHE, Syamsir Alam Nasution.
Dengan telah diselesaikannya urusan pembayaran lahan tersebut, pembuatan jalan akses terbatas menuju lokasi utama proyek pun telah dimulai sejak Desember 2017.
Selain itu, PT NSHE telah menyelesaikan berbagai kesiapan lain yang diperlukan untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan dampak lainnya dari proyek PLTA Batangtoru.
PLTA Batangtoru dirancang sebagai proyek yang berwawasan lingkungan, dengan minimnya penggunaan lahan sebagai Dam yang hanya memerlukan 90 hektare.
Dam ini akan bekerja dengan metode run of river hydropower sehingga akan sangat bergantung pada ketersediaan dan debit air yang optimal.
"Oleh karenanya, menggunakan energi baru terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di Batangtoru merupakan komitmen kami. Melalui proyek PLTA Batangtoru ini, kami pun bisa mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia," tambah Agus.
Hasbulah Pospos, warga desa adat yang lahannya telah dibeli oleh PT NSHE untuk pembangunan proyek tersebut, mengatakan, harga pembelian yang diterimanya layak.
"Dan prosesnya pun telah selesai dilakukan. Semua proses dan pembayaran pun tidak berbelit-belit dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat," ujar Hasbulah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ratih Rahayu
Tag Terkait: