Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

PBB: Ada 1 Juta Etnis Uighur Ditahan dalam Pengasingan Terselubung

PBB: Ada 1 Juta Etnis Uighur Ditahan dalam Pengasingan Terselubung Kredit Foto: Reuters/Petar Kujundzic
Warta Ekonomi, Jakarta -

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan telah menerima berbagai laporan dari sumber-sumber kredibel bahwa terdapat 1 juta etnis Uighur ditahan di suatu kamp pengasingan yang terselubung. Mereka dipaksa mengikuti program “Kamp Indoktrinasi Politik” yang di dalamnya diduga terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur.

"Kami mendesak Pemerintah Cina segera menghentikan represi tersistematis itu dan memberikan penjelasan mengenai nasib sekitar satu juta Muslim yang ditahan secara sewenang-wenang di daerah otonom Uighur, di Xinjiang (XUAR), Cina," tulis Amnesty International (AI) dalam rilisnya, Kamis (20/12/2018).

Sementara itu, media, lembaga kemanusiaan, dan organisasi internasional telah berupaya mengungkap bentuk represi terhadap etnis yang memiliki genealogi bangsa Turki ini. Di antaranya adalah pelarangan berbagai bentuk afiliasi agama dan budaya seperti dilarangnya mengenakan hijab bagi perempuan di tempat-tempat publik, menumbuhkan jambang dan jenggot bagi anak-anak muda, berpuasa, atau memiliki buku dan artikel dengan tema Islam.

Media Al Jazeera dalam laporannya juga menyebut, orang-orang Uighur bahkan dilarang menyimpan cetakan al-Quran yang isinya belum ‘disesuaikan’ dengan ideologi resmi Partai Komunis Cina.

Menyikapi hal ini, Jurnalis Islam Bersatu (JITU) bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berupaya mengangkat fakta-fakta tersebut ke permukaan dengan menggelar diskusi publik bertajuk “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur” yang diselenggarakan di Restoran Bebek Bengil, Jl. H. Agus Salim No. 132, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/12).

Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir yakni Dr. Amirsyah Tambunan (Wasekjen MUI Pusat), Ahyudin (Presiden ACT), Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI)*, Usman Hamid (Direktur Amnesty International), dan Agung Nurwijoyo (Pengamat HI Universitas Indonesia).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Kumairoh
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: