Hanya Karena Menteri Jokowi, Luhut Tega ke Prabowo?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut pernyataan capres Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran negara sebesar Rp500 Triliun per tahun adalah bohong.

Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, mengatakan Prabowo dan Luhut sebenarnya berteman baik sejak masih menjadi prajurit TNI. Pernyataan Luhut tersebut dilontarkan hanya karena menjadi menteri Presiden Jokowi.

"Pak Luhut ini sebetulnya hubungannya baik dengan Pak Prabowo. Sejak di tentara hubungannya baik. Pak Luhut tahu Pak Prabowo orangnya cerdas, pinter, baik. Cuma ini kan soal politik. Hari ini Pak Luhut kan di Pak Jokowi, tapi begitu 17 April 2019 begitu menang Pak Prabowo, Pak Luhut beda lagi," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Baca Juga: Luhut Sebut Prabowo Bohong, Timses: Luhut Baru Bangun Tidur

Ia menjelaskan, soal  kebocoran anggaran yang dimaksud Prabowo. Jumlah sebesar itu, berasal dari kekayaan negara yang selama ini mengendap di luar negeri.

"Pak Prabowo sering menyampaikan bahwa kekayaan negara kita itu mengalir ke luar. Karena memang selama ini yang dipahami oleh Pak Prabowo bahwa banyak sekali SDA kita yang dikelola, dieksploitasi, eksplorasi oleh pengusaha, konglomerat tapi hasilnya tidak ditanam, diinvestasikan di Indonesia. Justru diinvestasikan dan ditanam di luar negeri, termasuk di Singapura yang banyak," terangnya.

Padahal, kata Riza, capres nomor urut 02 itu menginginkan agar hasil kekayaan dari SDA di dalam negeri kembali ke Indonesia. Bukan malah mengendap dan diinvestasikan di luar negeri.

Selain itu, kebocoran anggaran dari sisi APBN yang dimaksud Prabowo adalah adanya penggelembungan atau mark up proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Misalnya proyek LRT di Jakarta dan Palembang, kereta cepat, hingga jalan tol.

"Itu juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla (JK) juga. Pak JK kan bilang kalau pembangunan infrastruktur harus efisien. Apalagi sekarang ada masalah biaya operasional lebih malah dari hasil yang didapatkan, itu kan jadi beban pemerintah," katanya.

"Harusnya pemerintah itu kalau bangun jalan tol jangan pakai APBN. Kalau bangun jalan tol itu kan hanya dinikmati oleh segelintir orang, harusnya pakai dana swasta, atau pihak ketiga. Kan kalau pakai APBN jadi bengkak. APBN harusnya dipakai kesehatan, biar nggak kayak sekarang BPJS nunggak karena APBN banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur," sambungnya.