Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Muhammad Martak (kiri) bersama Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal (kanan) memberikan keterangan pers dalam acara Ijtima Ulama II dan Tokoh Nasional di Jakarta, Minggu (16/9). Ijtima Ulama II yang digelar GNPF-U menyepakati dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. | Kredit Foto: Antara/Nando
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan angkat bicara terkait penetapan tersangka Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'rif atas dugaan pelanggaran Pemilu. Ia pun kembali mempertanyakan soal keadilan dalam kehidupan demokrasi.
"Syarat demokrasi berkualitas adalah kalau penegakan hukumnya adil. Barulah itu demokrasi akan menghadirkan kesetaraan, keadilan, kemakmuran," katanya di Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Lanjutnya, ia mengatakan penetapan Slamet dapat menggerus kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Ia pun mengaku heran dengan kasus tersebut, lantaram pemerintah kerap menyatakan sayang ulama.
Baca Juga: Nyata, Kriminalisasi Ulama Sangat Nyata...
"Ya, kalau orang sedikit-sedikit bicara masuk penjara, ngomong sedikit-sedikit masuk penjara... tentu kan pemerintah katanya sayang dan cinta ulama, menghargai kritik, perbedaan. Kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE ya, keadilan akan dirasakan publik ya. Itu kan nanti kalau dirasa tidak adil ya, akan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum," tegasnya.
Sambungnya, ia menegaskan timses Prabowo-Sandi akan memberikan bantuan hukum untuk Slamet.
"Saya kira wajib (diberikan bantuan hukum)," tukasnya.
Baca Juga: Dituding Kriminalisasi Slamet Maarif, TKN Naik Darah
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
