Pemkot Depok Butuh 6.000 ASN, Loker CPNS Segera Dibuka

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat masih membutuhkan tambahan 6.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani sekitar dua juta jiwa penduduk daerah setempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri di Depok, Rabu (13/3/2019), mengatakan saat ini ASN yang ada di Kota Depok masih terbilang kecil hanya 6.212 orang.

"Mengacu pada sistem kebutuhan pelayanan dan pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah tersebut menjadi tidak seimbang," katanya.

Pasalnya dengan adanya pola pemerintahan saat ini, yang lebih memfokuskan pada pelayanan belum dapat terlaksana dengan baik.

Itu dikarenakan kurangnya pegawai pada sistem pelayanan sehingga membuat jalannya pemerintahan sedikit terganggu. Dengan adanya masalah itu maka untuk menerbitkan surat akan berjalan lambat.

"Kebutuhan tersebut tidak hanya diperlukan oleh masyarakat semata namun juga investor yang hendak membuka peluang di Kota Depok," katanya.

Supian juga menambahkan dengan mengarah pada ideal ASN saat ini, maka harus ada penerapan yang dinamis. Itu bisa dengan menggunakan sistem pelayanan terstruktur.

Ini dilakukan agar dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, Pemkot Depok tidak harus menambah pegawai.

"Tapi problematika yang ada, saat ini terdapat 300 pegawai sudah masuk masa pensiun. Data itu sudah dari 2018, untuk 2019 pegawai yang pensiun belum terdata sepenuhnya," katanya.

Pemkot Depok juga sudah mengajukan 239 lowongan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018.

Baca Juga: Kabar Baik untuk Pelamar CPNS, Menteri PAN-RB: Masih Kurang 30 Ribu Orang

"Tahun ini semoga masih ada lagi CPNS, jadi dapat menggantikan aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun," kata Supian.

Sekedar informasi, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa seleksi CPNS 2019 akan digelar seusai Pemilu 2019.

Baca Juga: Kenaikan Gaji Kepala Desa, PNS, dan Perangkat Desa Bukan Politis, Ini Buktinya

"Nanti daerah yang mengusulkan, karena yang jelas (CPNS 2019) baru akan dibuka pendaftaran setelah Pemilu 2019," terangnya.