Menko Polhukam Wiranto (kanan) berjalan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) menghadiri Rakornas bidang kewaspadaan nasional di Jakarta, Rabu (27/3/2019). Rakornas tersebut berlangsung dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. | Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui Pemilu Serentak 2019 perlu dievaluasi menyusul 91 petugas KPPS meninggal dunia saat bertugas akibat kelelahan.
Baca Juga: 91 Anggota KPPS Meninggal, JK Minta Pemilu Serentak Dievaluasi
"Kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR baru," kata Tjahjo usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4) siang.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait teknis apa yang perlu diubah dalam pelaksanaan Pemilu Serentak, Tjahjo mengaku masih perlu kajian bersama KPU, Bawaslu dan DPR.
"Prinsipnya kami (Kemendagri) sudah melakukan evaluasi yang menyangkut keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua juga evaluasi mengenai masa kampanye apakah harus sekian bulan," tandasnya.
Sementara itu, terkait santunan terhadap keluarga korban petugas KPPS dan anggota Polisi yang meninggal, Tjahjo mengaku masih menunggu usulan dari KPU dan Bawaslu.
"Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Pemerintah akan memberikan penghargaan tapi kalau soal anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fix-nya berapa yang sakit, berapa yang gugur termasuk KPPS-nya termasuk para anggota Polri ya," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
