Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menambahkan bukti terkait permohonan sengketa hasil pemilu (PHPU), Senin (10/6). Tim tersebut mempersoalkan status jabatan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin, di dua badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut bukti yang disertakan tim itu, Ma'ruf masih memiliki jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah saat menjadi calon wakil presiden hingga kini. Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menyatakan, nama pasangan Joko Widodo itu tercantum di laman situs Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.
Baca Juga: MK, Hati-Hati dengan Bambang Widjojanto
Dengan demikian, lanjut Bambang, Ma'ruf patut diduga melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan atau ketika akan mencalonkan,” kata Bambang di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6).
Undang-undang itu mewajibkan calon presiden atau calon wakil presiden yang menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi pasangan calon peserta pemilu.
Menurut Bambang, penambahan bukti ini bisa menjadi argumen tambahan yang harus dipertimbangkan secara baik-baik oleh majelis hakim nantinya. Ia menyebut, status Ma'ruf sebagai seorang pejabat BUMN harusnya menyalahi persyaratan menjadi cawapres. Dengan demikian, ada kemungkinan Ma’ruf yang berpasangan dengan Joko Widodo didiskualifikasi dari pilpres 2019.
"Nah, inilah yang menjadi mungkin salah satu yang paling menarik, Anda mau yang paling topnya kan yang paling menarik? This is one of the top issues," kata Bambang.
Dia menegaskan, pihaknya sudah berulang kali memastikan dan meyakini bahwa status Ma'ruf di dua BUMN itu adalah benar, dan merupakan suatu pelanggaran serius dalam kepesertaan pemilu.
Bambang menyatakan informasi jabatan Ma'ruf di BUMN itu ditemukan saat pihaknya sebagai kuasa hukum melakukan kajian. Padahal, lanjut Bambang, pada saat menandatangani dokumen di KPU, pada pasal 12 terdapat empat kolom yang salah satunya mempertanyakan status pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN.
"Nah, ternyata beliau tidak memberi contreng di situ, katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga?" pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
