Calon Presiden no urut 02, Prabowo Subianto melakukan jumpa pers seputar terkait hasil penghitungan sementara pemungutan suara Pemilu 2019 di Sekretariat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Jakarta, Rabu (17/4/2018). | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hendarsam Marantoko, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pilar terakhir penjaga konstitusi, diharapkan tidak mengedepankan perhitungan secara kuantitatif.
"Karena kalau aspek kuantitatif yang dikedepankan maka mahkamah kedepannya akan menjadi mahkamah kalkulator, karena perhelatan Pilpres di persidangan MK ini merupakan puncak tertinggi dari semuanya yang merupakan atap dan merupakan rol model bagi penegakan hukum," ujarnya di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).
Baca Juga: Saksi Jokowi di MK Banyak 'Blunder', Kata Tim Prabowo
Oleh karena itu, pihaknya berharap MK bisa menjaga marwah sebagai penjaga konstitusi dengan tidak hanya menitikberatkan aspek hitung-hitungan semata. Selain itu, juga mempertimbangkan kesaksian para ahli maupun saksi yang telah diajukan paslon 02.
"Tidak hanya menghitung dan mengkalkulasi. Kalau begitu tidak perlu profesor di bidang hukum yang menjadi penentu, yang diperlukan adalah
hakim Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat negarawan," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
