Bappenas: Ibu Kota Baru, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi wujud nyata pusat pemerintahan berprinsip Indonesia-sentris. Pembangunan IKN juga harus modern dan berstandar internasional, dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. IKN juga diperkirakan akan memicu lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Bambang pada Dialog Nasional II: Pemindahan Ibu Kota Negara bertema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful” di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (26/6/2019).

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Berdampak Positif ke Ekonomi? Ini Kajian Bappenas

“Investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda ekonomi, yakni output multiplier untuk perekonomian nasional sebesar 2,3, artinya setiap Rp1 penambahan investasi akan menambah output sebesar Rp2,3," jelasnya.

Ia melanjutkan, keterkaitan ekonomi provinsi ibu kota baru dengan provinsi lain di sekitarnya akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain.

"Employment multiplier-nya adalah sebesar 2,9. Artinya, berapa banyak pekerjaan yang tercipta untuk setiap tambahan satu pekerjaan di sektor publik. Dampaknya cukup besar dan meyakinkan,” jelas Menteri Bambang.

Baca Juga: Bappenas Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Bikin Utang Negara Makin Bengkak

Pemindahan IKN juga dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Terlihat dari persentase kenaikan price of capital sebesar 0,23 persen diiringi dengan kenaikan price of labour sebesar 1,37 persen. Artinya, pemindahan IKN ke provinsi baru akan mendorong diversifikasi ekonomi ke sektor yang lebih padat karya sehingga dapat membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

“Selain untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional akan menambah Real GDP nasional sebesar 0,1 persen. Ini artinya, kalau baseline pertumbuhannya 5 persen, maka dengan adanya kegiatan membangun ibu kota baru ini, akan bertambah dari 5 persen jadi 5,1 persen. Dampak langsung dari 0,1 persen yang diberikan oleh pemindahan ibu kota ini sekitar Rp15 triliun,” jelas Menteri Bambang.

Baca Juga: Ongkos Pemindahan Ibu Kota Capai Rp466 Triliun, APBN Cekak?

Menteri Bambang mencontohkan pengalaman dampak ekonomi pemindahan IKN Brazil yang dilakukan oleh Quistorff pada 2015. Sementara dari Brazilian Institute of Geography and Statistics World Urbanization Prospects mencatat peningkatan populasi Brasilia secara berurutan dari 1955, 1960, hingga 2019 adalah 69.669, 136.643, dan 4.558.991.

“Studi pemindahan IKN Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960 menunjukkan bahwa tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro, sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan. Sepuluh tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4 persen dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2 persen per tahun. Efek pengganda output yang dihasilkan adalah sebesar 2,93, sementara efek pengganda lapangan kerja adalah sebesar 1,7 terhadap pekerjaan swasta tercipta dari setiap penambahan pekerjaan di sektor publik,” pungkas Menteri Bambang.