Ongkos Pemindahan Ibu Kota Capai Rp466 Triliun, APBN Cekak?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menaksir ongkos untuk pemindahan ibu kota negara ke wilayah lain mencapai Rp466 triliun.

Untuk itu, pemerintah, katanya, telah memiliki empat skema pendanaan untuk membiayai pemindahan tersebut. Keempat skema tersebut di antaranya APBN, BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta swasta.

"Semua pihak akan terlibat. Jadi, APBN tidak akan menanggung beban ini sendirian," kata Bambang dalam dialog nasional II  pemindahan ibu kota negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Bambang mengatakan, untuk APBN masih akan tetap ada, namun lebih pada infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, perumahan dinas ASN dan TNI/Polri, serta pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Berdampak Positif ke Ekonomi? Ini Kajian Bappenas

Sementara BUMN akan difokuskan pada sisi peningkatan bandara dan pelabuhan. Lalu, KPBU akan didorong pada pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasaran penunjuang.

Di sisi lain, swasta akan diberi ruang  untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, sarana kesehatan, shopping mall, dan science-technopark.

"Jadi, pembiayaan ibu kota negara tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peranan swasta dan KPBU," tegasnya.

Bambang menjelaskan urgensi pemindahan ibu kota negara mengingat sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, di mana menyumbang 58% PDB nasional. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan yang terpusat di kawasan Barat Indonesia, padahal potensi Timur Indonesia juga sangat besar.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Jaring Masukan Mantan Duta Besar

"Kalau bicara soal Jabodetabek, share PDB-nya itu lebih dari 20%. Artinya, seperlima ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di Jabodetabek. Nampaknya tidak akan menurun karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terakhir menunjukkan 5,6%," tuturnya.

Sementara luar Pulau Jawa, lanjut Bambang, hanya 4,7%. Jadi, beban di Pulau Jawa luar biasa besar dari segi penduduk dan ekonomi. Akibat beban berat ini, Jakarta pasti rawan banjir sehingga posisinya tidak ideal, lalu tanah di wilayah ini akan turun, dan permukaan air lautnya akan naik.

"Nah satu lagi, 96% kualitas air laut tercemar berat. Belum lagi kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan yang burukmenimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp56 triliun per tahun," jelasnya.