Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Sekjen Lodewijk Friedrich Paulus memberikan pernyataan jelang Pilkada serentak di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (25/6). DPP Partai Golkar menargetkan kemenangan sebesar 56 persen dari pasangan kepala daerah yang diusung partai Golkar pada Pilkada serentak mendatang. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Politikus Golkar Lawrence Siburian mempermasalahkan posisi rangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang kini menjabat menteri perindustrian. Dia menyarankan, Airlangga bila hendak maju sebagai ketua umum partai tersebut untuk periode berikutnya mesti melepas posisi menteri.
"Jadi karakteristik dua jabatan ini berbeda. Oleh karena itu, betul Pak Jokowi itu, tak boleh dirangkap. Kalau mau Partai Golkar itu besar, maka Pak Airlangga harus memilih. Jadi menteri atau ketum. Tidak bisa rangkap dua," kata Lawrence, Minggu (21/7/2019).
Dia menilai menteri memiliki karakteristik kerja yang berbeda dengan ketua umum partai dalam menjalankan jabatanya. Menteri sehari-hari bertugas membantu presiden, menjalankan program daripada pemerintah, menjalankan rapat secara rutin.
Baca Juga: Sebut Airlangga Gagal, Politikus Golkar Ini Maju Jadi Caketum Golkar
Sementara sosok ketua umum (ketum) harus mengurus partai dan harus mengurus rakyat yang memilih partainya. Ketua umum partai harus mengelola partai dari sabang sampai merauke bahkan cabang di luar negeri. Dalam posisinya sebagai ketua umun yang juga menjabat menteri, Airlangga dinilai kurang bersentuhan langsung dengan konstituen Golkar di daerah.
"Karena dia juga tidak ke daerah pak airlangga. Sedangkan partai Golkar ini harus ke daerah-daerah dalam arti kata turun sampai ke desa," papar Lawrence.
Ia membandingkan Airlangga dengan eks-Ketum Golkar Akbar Tandjung yang disebutnya mengunjungi seluruh provinsi, menginap, dan bertemu dengan kader dan pengurus membahas program.
Untuk kondisi saat ini, di mana Airlangga menjabat sebagai ketua umum sekaligus menteri, Lawrence mengaku masih memaklumi sebagai suatu pengecualian. Pasalnya, saat itu Ketua Umum Golkar Setya Novanto terlibat korupsi sehingga secara darurat harus diganti.
Baca Juga: Airlangga Pimpin Golkar Lagi? Duh, Jokowi Bakal Sulit Kasih Restu Nih!
"Kalau kemarin itu sangat pengecualianlah. Karena ke depan tidak bisa, tidak boleh. Harus memilih. Kalau jadi menteri kabinet, enggak boleh dia rangkap jabatan lagi. Itu pasti akan ditentang oleh kader partai," kata Lawrence.
Untuk diketahui, dinamika menuju Munas Golkar terus bergejolak. Terakhir, muncul deklarasi yang menagatasnamakan diri Gerakan Milenial Partai Golkar (Gempar). Deklarasi itu menyebut sejumlah politikus Golkar yang dianggap berpotensi sebagai ketua umum, seperti Bambang Soesatyo (Bamsoet), Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisjam, Ahli Yahya, Marlinda Poernomo, dan Ula Nukrawati.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
