Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas persiapan KTT Asean dan KTT G20 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Presiden akan mengangkat isu ekonomi hingga lingkungan dalam kunjungan kerja KTT ASEAN serta membahas persiapan kunjungan kerja dalam KTT G20 di Osaka, Jepang. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan pihaknya setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta untuk tidak ikut campur dalam menyusun komposisi menteri. Terkait itu, ia juga mengatakan pihaknya dalam posisi standby.
"Karena pak Jokowi itu sudah punya formula, dan sudah dinyatakan secara terbuka," ujarnya kepada wartawan, Rabu (4/9/2019).
Baca Juga: Telak, Jokowi Soal Pilihan Menteri: Jangan Ada yang Ikut Campur
Baca Juga: Gerindra Minta Jokowi Ngantor di Papua, Sudah Tahu Reaksi PDIP?
Lanjtunya, ia mengatakan dalam praktek ketatanegaraan dan konstitusi memang presiden diberikan hak prerogatif secara individual untuk memilih para pembantunya.
Sambungnya, hak tersebut merupakan kebijakan umum seorang Presiden terpilih yang tidak boleh terganggu.
"Jadi menurut saya, pak Jokowi dibiarkan untuk tenang dalam memilih para pembantunya sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya," katanya.
Selain itu, ia mengatakan PDIP dalam standby dan on call, tidak kemudian lobi, atau bahkan kemudian merecoki kewenangan Presiden. Menurutnya, PDIP diminta berapa nama dan untuk posisi apa, akan patuh menyerahkan ke Jokowi.
"Tapi pengambilan keputusan finalnya ya, ada di pak Jokowi. Dan seperti yang diketahui umum bahwa Bu Mega (Ketua Umum PDIP) menjaga jarak ya. Malah ke Korea Selatan, ke Korea Utara, ini nanti pulang lanjut ke Amerika sama sekali tidak mengganggu pak Jokowi. Karena beliau (bu Mega) menghormati asas dalam hak prerogatif presiden tersebut," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
