DPR Lagi Sibuk, Jokowi Bakal Nyolong Kesempatan Naikkan BPJS, Listrik, dan BBM

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tarif Listrik, hingga BBM tidak akan mendapatkan implikasi yang serius dari DPR. Pasalnya, ia mengatakan anggota DPR tengah sibuk mengurusi revisi UU KPK.

"Apakah memiliki implikasi serius ke DPR? Belum tentu, itu soal bagaimana DPR-nya melihat potensi perlawanan membesar. Cuma dugaan saya tidak akan banyak implikasinya pada DPR," ucapnya kepada wartawan, Sabtu (7/9/2019).

Lanjutnya, ia menduga rencana pemerintah tersebut tidak akan mendapat reaksi keras dari DPR. "Gimana reaksi DPR? Dugaan saya DPR-nya enggak akan bereaksi, apalagi sekarang mereka lagi punya kepentingan untuk merivisi UU KPK," cetusnya.

Baca Juga: ICW: DPR Mau Revisi atau Evaluasi KPK

Baca Juga: Iuran BPJS Naik, Cetus Gerindra: Mentang-Mentang Menang, Jadi...

Sehingga, sambungnya, ia menilai Jokowi memanfaatkan kesibukan anggota DPR dengan merencanakan untuk merombak kebijakan yang akan langsung dirasakan masyarakat. Selain UU KPK, DPR juga lagi konsen rombak UU MD3 untuk menambah pimpinan MPR.

"Sehingga Presiden punya kesempatan yang cukup untuk melaksanakan agenda-agendanya itu. Iya tentu saja (dimanfaatkan Presiden), politik itu ya peluang," terangnya.

Namun, ia mengatakan Presiden Jokowi harus benar-benar berfikir matang sebelum mengambil kebijakan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Yang dipertanyakan peluangnya tepat atau tidak? Waktunya tepat atau tidak? Kalau semua kebijakan itu pasti melihat peluangnya," tukasnya.