Bergaji Ratusan Juta, DPRD DKI Harus Balas Jasa ke . . .

Besaran gaji sekaligus tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tergolong fantastis. Masing-masing anggota DPRD DKI bisa memperoleh penghasilan hingga Rp111 juta per bulan.

Nilai yang diterima para wakil rakyat Ibu Kota itu tentu jauh lebih tinggi dari yang didapat para anggota Dewan di daerah lain. Pendapatan anggota Dewan itupun dinilai wajar mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DKI) DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia. Tahun ini APBD induk DKI Jakarta mencapai Rp87 triliun.

Baca Juga: PSI Langsung Ngegas di DPRD DKI: Anies Diserang...

Meski demikian, dengan gaji besar itu tentu harus dibarengi dengan sumbangsih anggota Dewan bagi warga Jakarta. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, besaran gaji dan fasilitas yang didapat anggota DPRD DKI harus sebanding dengan kinerja para wakil rakyat.

"Karena mereka digaji oleh masyarakat, maka untuk membalas jasa rakyat adalah dengan cara membuat kinerja yang luar biasa. Jadi sekarang bukan hanya yang biasa tapi bagaimana berkinerja yang luar biasa, sebab dengan pendapatan yang luar biasa juga," kata Ujang, Minggu (6/10/2019).

Menurut Ujang, kinerja dari para anggota DPRD DKI saat ini memang belum dapat dinilai, karena baru dilantik. Namun Ujang berkaca pada kinerja anggota DPRD DKI Jakarta periode sebelumnya, dimana masih banyak meninggalkan persoalan yang sangat mendasar. Salah satunya proses Pemilihan Wakil Gubernur yang hingga saat ini tak kunjung selesai.

"Ukurannya kan cuma ada dua. Pertama kualitas dan kedua kuantitas. Secara kuantitas, dulu apakah mereka menghasilkan produk produk legislasi yang jumlahnya bisa dibanggakan atau lebih besar dari tahun yang sebelumnya? Ini menjadi penting dan itu menjadi ukuran. Kedua, bukan hanya mengukur secara kuantitas tapi juga perlu kualitas," bebernya.

Baca Juga: Mega Tunjuk Prasetyo Edy jadi Ketua DPRD DKI Jakarta

Untuk menilai apakah jabatan yang saat ini diperoleh dapat membawa kemaslahatan masyarakat Jakarta, juga harus dibuktikan dengan kebijakan yang memang nyata dibuat bagi kepentingan rakyat. "Jadi harus dilihat sudah berapa perda yang sudah dihasilkan, lalu proses penganggarannya bagaimana, apakah terjadi kongkalikong atau tidak. Lalu proses pengawasannya bagaimana dengan eksekutif, apakah ada permainan mata atau tidak, itu menjadi penting," ucapnya.

Menurut Ujang, jika lembaga DPRD Jakarta ingin dipandang baik oleh masyarakat Jakarta, maka harus ada perubahan dengan cara mengedepankan tranparansi anggaran. Dengan demikian tidak menjadi suatu masalah yang kerap kali ditemui yakni penyelewengan anggaran atau adanya praktik korupsi berjamaah dari para oknum anggota Dewan.

"Penyalahgunaan dalam fungsi anggaran itulah yang membuat kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, sehingga rakyat menjadi pesimistik terhadap anggota DPR maupun DPRD," pungkasnya.