Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana menilai Pemprov DKI tidak transparan terkait anggaran khususnya soal dokumen KUA-PPAS 2020 karena tidak bisa diakses di situs APBD.
"Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?Maka, melalui tulisan ini saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
