Tak Sekedar Penyalur Dana, Ketua Asbanda: BPD Harus Naik Kelas Jadi Orkestrator Keuangan Daerah

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan pentingnya transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan di ajang The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang digelar di Solo, Kamis (16/4/2026).

Dalam forum tersebut, Agus menyoroti bahwa dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD), menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis. Menurutnya, kekuatan ekonomi daerah ke depan tidak lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga pada kemampuan BPD dalam mengelola dan mengakselerasi aliran dana di daerah.

“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujar Agus.

Agus menegaskan bahwa BPD tidak bisa lagi berperan sebagai lembaga intermediasi yang pasif. Ia menilai, selama ini BPD masih kerap diposisikan sebagai tempat parkir dana pemerintah daerah.

“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan transfer kas daerah memiliki dampak strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa tekanan terhadap TKD dalam APBN berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan belanja pembangunan dan aktivitas ekonomi lokal.

Namun, ia melihat situasi tersebut sebagai peluang bagi BPD untuk memperkuat perannya.

“Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi,” jelasnya.

Dalam forum yang turut dihadiri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, PERBAMIDA, serta para pimpinan BPD seluruh Indonesia, Agus memaparkan tiga fokus utama penguatan BPD ke depan.

Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Kedua, transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Ketiga, penguatan peran BPD dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.

Baca Juga: Pemerintah Daerah Diminta Perbaiki Tata Kelola Perlintasan KA

Agus menegaskan bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal, BPD memiliki posisi strategis sebagai bagian dari solusi pembangunan daerah.

“Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Infobank Media Group atas penyelenggaraan forum yang dinilai konsisten mendorong peningkatan kualitas industri perbankan daerah.

Melalui forum ini, Asbanda berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah.

“Kami optimistis BPD akan semakin mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah, penjaga stabilitas keuangan regional, serta motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Agus.