Pak Jokowi Please, Jangan Tiru Pak SBY!

Namun demikian, berdasar dengan keputusan SBY di atas, Jokowi tidak bisa menjadikan keputusan SBY itu sebagai legitimasi menerbitkan Perppu KPK. Sebab, menurutnya, yang harus jadi acuan penerbitan Perppu adalah konstitusi.

"Tetapi kondisi tersebut tidak bisa jadi legimatisi pembenaran untuk mempermudah keluarnya Perppu. Batu ujinya bukan pada Perppu sebelumnya, tetapi tetap pada konstitusi," ujarnya.

Sambungnya, ia menyebut juga Perppu tidak mudah untuk dijadikan produk UU karena sifatnya sementara dan harus dengan persetujuan DPR.