Pengusaha Klining Service Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Alasannya...
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Asosiasi Pengusaha Klining Service Indonesia (APKLINDO) menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Ketua APKLINDO, Muhammad Sidiq menilai, kenaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan. Pasalnya, sebagai penyedia jasa tenaga kerja, pelaku usaha di bidang kebersihan ini harus menyediakan biaya tambahan yang signifikan jika rencana pemerintah tersebut direalisasikan.
"Jadi Ada 3 juta cleaning service se- Indonesia, bayangkan jika sebulan harua membayar 1,2 T dengan rata-rata gaji 4 juta, itu belum bisa menutup jika Iuran BPJS Naik," katanya kepada wartawan, saat Munas APKLINDO ke 7 di Bandung, Kamis (17/10/2019).
Baca Juga: Jika Sanksi Penunggak Iuran BPJS Terjadi, Jokowi Renggut Hak Warga!!
Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Klaim Gaji Rp8 Juta Tak Keberatan Kenaikan Iuran, Masak Sih?
Menurutnya, biaya operasional usaha klining servis 70%-nya dikeluarkan untuk menggaji pegawai. Jika kenaikkan premi BPJS Kesehatan diberlakukan, maka beban tersebut akan meningkat sehingga memberatkan pihaknya.
"Tenaga kerja ambil share cukup besar, 70%. Artinya kalau kenaikkan (premi) BPJS ini akan sangat memberatkan," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
