Sebab, Jika Dinas Perkebunan digabung dengan dinas lainnya, otomatis kinerja pemerintah daerah (pemda) yang mengurusi perkebunan tidak akan fokus. Padahal perkebunan adalah sektor yang menyumbang devisa terbesar di antara sektor pertanian lainnya.
"Jadi, saya berharap provinsi dan kabupaten mempunyai Dinas Perkebunan tersendiri. Jangan digabung dengan dinas lainnya agar lebih fokus. Tujuannya, percepatan peremajaan lebih serius sehingga akan mendorong sektor perkebunan lebih cepat lagi," saran Setiono.
Hal senada diungkapkan, Ketua Umum Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI), Badaruddin Sabang Puang. Pihaknya menyambut baik kehadiran pimpinan baru di Kementan. Meski begitu, Baddaruddin berharap pada masa kepemimpinan SYL perkebunan bisa mendapatkan perhatian yang serius mengingat subsektor ini memiliki kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia.
Salah satu buktinya, dari total luas perkebunan yang ada saat ini, sekitar 90 persennya milik masyarakat atau petani mandiri. Meski begitu, banyak kebun milik masyarakat yang sudah melewati umur produktif sehingga perlu diremajakan.
"Artinya, tanpa ada perhatian dari pemerintah, produktivitas perkebunan rakyat akan cenderung menurun," jelas Badaruddin.
Melihat fakta tersebut, Badaruddin berharap pemerintah bisa mendorong peningkatan mutu benih dan penguatan penangkar perkebunan melalui kebijakan penerapan sistem manajemen mutu benih, proses pengadaan benih yang transparan, serta dukungan penguatan kapasitas penangkar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Agus Aryanto
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: