Parpol-Parpol Koalisi yang Ngeluh Gak Diajak Masuk Kabinet

Lanjutnya, ia pun menilai permintaan itu hal yang wajar. Namun, tetap ada hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menentukan menteri dan pertimbangannya tidak melulu soal kepentingan politik dari pendukung.

"Ya tetap harus dilihat dari aspek kualitasnya, tidak serta merta untuk pure kepentingan," ucapnya.

Ia menyatakan selama ini memang tak ada perjanjian lisan maupun tertulis atau tertulis partai pengusung mendapatkan jatah kursi kabinet.

Lebih lanjutnya, ia meyakini Jokowi bakal tetap mengakomodasi partai-partai koalisi dengan memberikan kursi di luar kabinet. Misalnya, Dewan Pertimbangan Presiden.

"Nanti dugaan saya masih ada Wantimpres atau apa gitu kan, Pak Jokowi tahu lah kira-kira itu nggak perlu kami," tukasnya.