Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuat anggaran kontroversial. Kali ini, Pemprov DKI melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, membuat anggaran untuk membeli lem aibon dengan total biaya mencapai Rp 82 miliar. () | Kredit Foto: Screenshot/ apbd.jakarta.go.id
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ikut mengomentari masalah rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk anggaran lem aibon untuk sekolah senilai Rp82 miliat.
Menteri Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan masalah anggaran pendidikan adalah urusan daerah.
"Ha-ha-ha... masa saya? Jangan saya. Saya kan koordinator. Pendidikan dalam soal anggaran kan sudah otonom di daerah," katanya di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga: Dear Anies Baswedan, Jangan Menafikan Warisan Ahok!
Baca Juga: Skandal Lem Aibon Rp82 M, PSI Tampar Muka Sendiri
Lebih lanjut, ia mengaku telah membaca penjelasan dari Pemprov DKI soal adanya angka Rp82 miliar untuk pengadaan lem Aibon. Namun, menurutnya, kekeliruan harus dibenahi.
"Itu kan berdasarkan saya baca di media itu kan kekeliruan, kekeliruan input data. Harus dimaklumilah namanya keliru masa mau disalahkan. Setiap orang kan punya hak untuk keliru, yang penting habis keliru dibenahi," ucapya.
Diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran pembelian lem aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar, melalui Twitter.
"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa?" cuit William Selasa (29/10) malam.
Sebelumnya, derdasarkan laman apbd.jakarta.go.id, anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri" senilai Rp 82,8 miliar.
Pun bila dirinci, dana sebanyak itu digunakan untuk lem aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp184.000.
Terkait itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengakui kalau pihaknya sudah merevisi anggaran itu.
"Kami sudah revisi. Tapi kami lakukan pengecekan ulang untuk menyisir kembali seluruhnya," ujar Susi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
