Perekonomian Terpuruk, Suriah Ingin Bangkit

Peringkat kemudahan bisnis di Suriah versi Bank Dunia hanya pada 179 dari 190 negara. "Perkembangan sektor swasta akan kerapa mengalami kegagalan karena mereka khawatir dengan konflik," katanya. Pandangan optimistis justru datang dari Joulan Abdul Khalek, konsultan dari Bank DUnia. Di tengah sanksi yang masih diberlakukan, Pemerintah Suriah harus mengurangi pengeluaran untuk investasi publik.

"Pemerintah harus mengandalkan bantuan asing langsung atau transfer tunai untuk menghidupkan pengeluaran pemerintah,"ujarnya. Hal itu bisa dicari dengan mengandalkan negara yang menjadi aliansi Suriah. Ekonomi Suriah, menurut Khalek, juga harus mengandalkan ketahanan sektor informal. Itu dikarenakan rakyat Suriah mengandalkan sektor ekonomi tersebut.

Baca Juga: Pentagon: Penghasilan Ladang Minyak Suriah Bukan untuk AS

Kedepannya, menurut Khalek, bisa meniru konsep pembangunan pasca-perang yang diterapkan Libanon yang pernah mengalami perang sipil selama 15 tahun. Apa kuncinya? Perlunya penguatan struktur sosial dan kelas menengah. "Berbagai pihak yang bertikai harus menyatukan tujuan bersama dan mencari solusi untuk mengabaikan konflik lama demi pembangunan ekonomi di masa depan,"ujarnya.

Pemerintah Suriah terus mencari mitra untuk membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Namun, mereka meminta tanpa prasyarat kepada mitra pemerintah asing. Pemerintah Suriah sudah berunding dengan Iran dan Irak untuk meningkatkan keterkaitan energi antara tiga negara melalui jalur perbatasan darat.

"Iran dan Irak menjadi kekuatan utama SUriah untuk membangkut kebangkitan awal perekonomian," ujar Nour Samaha, peneliti TImur Tengah dari Dewan Eropa untuk Kerja Sama Luar Negeri. Khusus pascaperang, posisi Uni Eropa sangta jelas tidak akan berbisnis dengan Presiden Bashar Assad atau pun elemen di bawah pemerintahannya. AS pun demikian karena mereka memiliki kepentingan dan sanksi sektoran yang jelas. "Sanksi masih menjadi belenggu yang mempersulit ruang gerak Suriah," jelasnya.