Utang BUMN Numpuk, Ulah Jokowi?

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan menumpuknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak bisa dilepaskan dari imbas kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dikeluarkan lembaga pemeringkat global, Moody's Investor Service, utang luar negeri (ULN) BUMN hingga Juli 2019 mencapai 52,8 miliar dolar AS.

"Utang BUMN yang besar kan akibat BUMN didorong sama Joko Widodo untuk berpartisipasi pada program pembangunan infrastruktur lima tahun terakhir," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca Juga: Bakal Jadi Bos BUMN, Sindir Fadli Zon: Jokowi-Ahok Teman Sejati, Kalau Prabowo...

Baca Juga: Istana Kasih Lampu Hijau buat Ahok Pimpin BUMN

Lanjutnya, ia mengatakan akibat itu, BUMN Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan hingga menyebabkan risiko kontijensi, antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN.

Diketahui, berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia, seperti PT Waskita Karya, PT Garuda Indonesia, PT Adhi Karya, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, dan PT Indofarma menjadi sorotan utama.

PT Waskita Karya menjadi penyumbang utang teratas yang awalnya hanya Rp9,7 triliun di tahun 2014, melesat hingga Rp103,7 triliun pada akhir Juni 2019 atau naik 970 % dalam lima tahun.

"Ini akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo," tegasnya.

Terlebih, pada sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang dalam lima tahun terakhir memiliki utang mencapai 287,8 triliun atau naik sebanyak 117,4 persen dari tahun 2014. Hal ini menurut Arief sebagai akibat non performing loan (NPL) tinggi, hingga macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Jokowi.

Berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6%, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini.

"Nah jadi program-program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat utang BUMN menumpuk dan berisiko gagal bayar," tukasnya.