Majelis Rendah Parlemen India Loloskan RUU Kontroversial

CAB pertama kali diperkenalkan pada 2016 oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi melalui BJP. Namun, usulan ditarik setelah mitra aliansi menarik dukungan dan protes meletus di wilayah timur laut India disertai reaksi yang beragam.

Pemberian status kewarganegaraan India kepada kelompok tertentu merupakan bagian dari manifesto BJP menjelang pemilihan umum pada Mei 2019. Atas protes yang terjadi, BJP berjanji untuk mengecualikan bagian timur laut dari wilayah pemberlakuan peraturan itu. Namun, janji itu tidak dapat meredakan kekhawatiran di wilayah yang secara historis sering didatangi imigran yang tidak memiliki dokumen.

Setelah Pemerintah India menyetujui RUU pada Rabu, protes terjadi di wilayah timur laut negara itu. Persetujuan ini memunculkan kekhawatiran puluhan ribu umat Hindu dari negara tetangga Bangladesh akan mendapatkan kewarganegaraan tetapi mendiskriminasikan Muslim. Pada Jumat (6/12), lebih dari seribu siswa berpawai di wilayah tersebut untuk menentang RUU ini.

Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengumumkan pemerintah akan melakukan pendaftaran warga negara atau National Register of Citizens (NRC). Warga diminta membuktikan status kewarganegaraan mereka. Hal ini dinilai membidik sekitar 2 juta Muslim yang terkadang tidak mempunyai dokumen.